Pantau - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, meminta Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah konkret dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras di wilayahnya.
Dorongan Pengawasan Distribusi dan Harga Gabah
Pernyataan tersebut disampaikan Mirah melalui keterangan resmi menanggapi langkah Perum Bulog Kanwil NTB yang terus menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta beras premium ke pasar. Menurutnya, intervensi pasar yang dilakukan Bulog merupakan langkah cepat dan tepat di tengah dinamika harga beras nasional.
Kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram perlu diimbangi dengan pengawasan di tingkat daerah. Mirah menekankan bahwa distribusi dan penyerapan beras lokal harus menjadi perhatian utama agar rantai pasok pangan tetap berjalan lancar.
“Kita patut mengapresiasi Bulog NTB yang menjaga ketersediaan beras melalui SPHP dan beras premium. Namun, pemerintah daerah jangan hanya diam di hilir. Diperlukan pengawasan serius di tingkat produsen dan penggilingan agar harga gabah petani tidak naik berlebihan dan pasokan beras lokal tetap stabil di pasar,” ungkapnya.
Sinergi Lintas Instansi dan Pengawasan Bersama
Senator muda asal Bima itu juga menyoroti pentingnya sinergi antara Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai koordinasi lintas instansi sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat tidak berhenti hanya di tataran administratif.
Menurut Mirah, pengawasan di lapangan berperan penting untuk menjaga keseimbangan harga antara hulu dan hilir, sekaligus memastikan efektivitas kebijakan stabilisasi pangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran beras SPHP agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat pedagang atau agen. Ia juga mendorong pembentukan mekanisme pengawasan bersama yang melibatkan masyarakat dan organisasi tani.
“Langkah Bulog sudah baik, tetapi kerja besar ini memerlukan dukungan nyata seluruh elemen daerah agar NTB benar-benar menjadi provinsi mandiri pangan dan tahan terhadap gejolak harga nasional,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
