Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau langsung kesiapan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, guna memastikan distribusi bantuan sosial dari Presiden Prabowo menjangkau daerah pelosok.
Meutya menyampaikan bahwa lokasi Kantor Pos Blahkiuh dipilih karena strategis untuk menjangkau masyarakat hingga titik-titik terpencil, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kenapa kita di Kantor Pos Blahkiuh, kita harapkan bisa menjangkau masyarakat hingga ke titik pelosok. LPU ini kaki tangan dari PT Pos dan dalam hal bansos adalah kaki tangan pemerintah untuk bisa masuk hingga ke titik-titik pelosok termasuk daerah 3T," ungkapnya.
Penyaluran BLT Ditargetkan Rampung 20 November
Sejak Oktober 2025, pemerintah pusat telah menugaskan bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bagian dari kebijakan insentif ekonomi.
Presiden Prabowo menargetkan penyaluran BLT ini rampung pada 20 November 2025.
Dari hasil pengecekan Menkomdigi, diketahui bahwa PT Pos bertanggung jawab menyalurkan BLT kepada sekitar 17 hingga 18 juta KPM di seluruh Indonesia.
Pada tahap pertama pertengahan Oktober lalu, PT Pos telah menyalurkan bantuan kepada 600 ribu KPM.
"Saya tanya sisanya, katanya sisanya akan segera dilakukan di tahap berikutnya dan kesiapannya tadi saya tanya juga infrastrukturnya siap, SDM-nya siap, dan di tahap pertama Oktober lalu penerima bansos juga tidak harus antre mengular, sistem undangannya sudah tepat," ia mengungkapkan.
Menkomdigi juga menyambut baik sistem pengantaran langsung BLT ke rumah-rumah warga yang belum sempat mengambil bantuan secara langsung.
Dorong Digitalisasi, Validasi Data Jadi Tantangan
Meutya Hafid membuka peluang penerapan digitalisasi untuk mempercepat proses penyaluran bantuan ke depan tanpa mengurangi sentuhan empati terhadap penerima manfaat.
"Tadi disampaikan mungkin masih ada keterlambatan di 1-2 titik, bagaimana jika kita percepat dengan digitalisasi tanpa mengurangi makna dan semangat bahwa digitalisasi tidak berarti menghilangkan empati atau kedekatan kita dengan penerima-penerima manfaat, jadi kita akan terus menyapa dengan penuh empati," ujar Meutya.
Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menyampaikan bahwa dari total 35,046 juta KPM, bantuan ini diperkirakan akan menyentuh sekitar 140 juta jiwa jika satu keluarga terdiri dari empat orang.
Dari total penerima, terdapat 16 juta keluarga yang rutin menerima bantuan, sementara sisanya merupakan penerima baru pada program kali ini.
Banyak dari penerima baru tersebut belum memiliki rekening aktif sehingga PT Pos harus memvalidasi data terlebih dahulu sebelum proses penyaluran dilakukan.
"Perlu dipastikan apakah masih aktif karena itu perlu validasi, sampai sekarang masih koordinasi, untuk Bali kami belum bisa pastikan masih menunggu dua hari data masuk, kalau sudah dapat data langsung kami aktifkan, sementara kepastian kapasitas SDM dan infrastruktur sudah siap," ujar Haris.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Tria Dianti
