Pelanggan Kereta Api PSO Capai 14,5 Juta Sepanjang 2025, Akses Transportasi Terjangkau Semakin Luas

Pantau - Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, jumlah pelanggan layanan kereta api bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang disalurkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mencapai 14.572.752 orang. Angka ini meningkat 6,99 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 13.620.772 pelanggan.

PSO Jadi Fondasi Transportasi Publik Terjangkau

PSO merupakan mandat negara dalam menyediakan transportasi publik massal yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk mobilitas harian dan antarkota.

Layanan PSO KAI tersedia di Pulau Jawa dan Sumatra, mencakup Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) dan KA Lokal yang banyak digunakan oleh pekerja, pelajar, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Layanan ini juga mencakup moda yang dioperasikan KAI Group, seperti Commuter Line, LRT Jabodebek, KA Bandara YIA di Yogyakarta, dan KA Srilelawangsa di Medan.

Kehadiran layanan PSO memperkuat ekosistem transportasi nasional dan mempermudah konektivitas antarmoda.

Dampak Ekonomi dan Sosial Layanan PSO

Tarif PSO yang terjangkau mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan di kota-kota besar.

Layanan PSO juga berperan dalam mendukung kegiatan perdagangan, mobilitas tenaga kerja, dan pertumbuhan sektor informal serta UMKM di sekitar stasiun.

Kereta api PSO sangat penting bagi daerah yang memiliki keterbatasan transportasi massal, karena membuka akses ke pusat ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

KAI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan PSO melalui penguatan fasilitas, ketepatan waktu perjalanan, serta optimalisasi layanan digital.

“KAI menghadirkan pelayanan yang mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah untuk Indonesia yang semakin maju,” ungkap manajemen KAI.

KAI bersama pemerintah berkomitmen memperluas manfaat transportasi publik demi kemajuan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, dan pemerataan pembangunan wilayah.