HOME  ⁄  Nasional

Temuan BPS Ungkap 16.103 ASN dan Pegawai BUMN Terima Subsidi JKN, Tidak Tepat Sasaran

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Temuan BPS Ungkap 16.103 ASN dan Pegawai BUMN Terima Subsidi JKN, Tidak Tepat Sasaran
Foto: Tangkapan layar - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Hari Budiutomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu 15/4/2026 (sumber: TVR Parlemen)

Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan sebanyak 16.103 individu masuk dalam daftar negatif kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) karena tercatat menerima subsidi meskipun berstatus sebagai aparatur negara dan pegawai perusahaan pemerintah.

Kelompok tersebut meliputi PNS, TNI, Polri, serta pegawai BUMN dan BUMD yang dinilai tidak berhak menerima bantuan karena status pekerjaan mereka telah menjamin asuransi kesehatan.

Wakil Kepala BPS Sonny Hari Budiutomo menyampaikan temuan ini dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR di Jakarta.

Ia mengungkapkan, "Dari total data yang kami sisir, terdapat 16.103 individu yang sebenarnya masuk daftar negatif,".

Pengecekan 11 Juta Data PBI JKN

Temuan tersebut berasal dari proses pengecekan lapangan terhadap 11 juta data peserta PBI JKN yang sebelumnya dinonaktifkan pemerintah.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan subsidi kesehatan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

BPS menegaskan bahwa anggaran subsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya kelompok ekonomi desil 1 hingga 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Temuan Lain dan Lanjutan Validasi

Selain daftar negatif, BPS juga menemukan 254.443 individu dari kelompok desil bawah yang justru tetap dinonaktifkan.

Penonaktifan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik medis maupun administratif.

Sebanyak 72.226 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 126.113 orang lainnya telah beralih menjadi peserta mandiri.

BPS juga menemukan 28 kasus penyalahgunaan bantuan sosial yang tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Sonny menyampaikan, "Kemudian ada 28 yang bansos tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, misalnya terkait dengan judol ataupun pinjol dan seterusnya,".

Saat ini BPS bersama Kementerian Sosial masih melanjutkan validasi lapangan tahap kedua terhadap sekitar 8,8 juta data individu yang tersisa.

Langkah ini dilakukan untuk membangun basis data tunggal yang akuntabel sekaligus memastikan bantuan iuran negara tepat sasaran bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.

Penulis :
Leon Weldrick