Pantau - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) menyampaikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 12 November 2025 telah mencapai Rp2,63 triliun atau 82,12 persen dari target tahunan.
Tren Realisasi PNBP dan Proyeksi Hingga Akhir Tahun
"Realisasi PNBP per 12 November tahun 2025 sebesar Rp2,63 triliun atau 82,12 persen dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif meskipun masih memerlukan langkah-langkah percepatan untuk memastikan capaian optimal di akhir tahun nanti", ujar Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan.
Ia menjelaskan bahwa tren realisasi PNBP dalam lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup positif.
Tahun 2021 terdapat anomali realisasi akibat pandemi COVID-19, namun pada 2022 hingga 2024 capaian PNBP secara konsisten berada di atas tingkat optimal.
Untuk 2025, target PNBP ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun berdasarkan potensi layanan pertanahan dan tata ruang serta upaya optimalisasi layanan.
"Proyeksi realisasi penerimaan hingga akhir tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp3,13 triliun atau 97,66 persen, hal tersebut dikarenakan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan menurunnya transaksi properti terutama dalam bentuk tanah", kata Dalu Agung Darmawan.
Layanan Pertanahan Penyumbang Penerimaan Tertinggi
Secara tahunan, per 12 November 2025 nilai realisasi PNBP tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sekjen ATR/BPN memaparkan lima layanan pertanahan dengan penerimaan tertinggi yang mengalami peningkatan YoY dari 2024 ke 2025.
Layanan pertama adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan realisasi 2025 sebesar Rp750,15 miliar, naik dari 2024 sebesar Rp642,13 miliar.
Layanan kedua adalah pendaftaran hak tanggungan dengan realisasi 2025 sebesar Rp430,61 miliar, meningkat dibandingkan 2024 sebesar Rp426,48 miliar.
Layanan ketiga yakni perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai, realisasinya mencapai Rp462,85 miliar pada 2025, turun dari 2024 sebesar Rp516,46 miliar.
Layanan keempat adalah pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dengan nilai Rp312,21 miliar pada 2025, naik dari 2024 sebesar Rp280,07 miliar.
Layanan kelima adalah pengecekan sertifikat, dengan realisasi 2025 mencapai Rp134,66 miliar, lebih tinggi dari capaian 2024 sebesar Rp131,06 miliar.
- Penulis :
- Aditya Yohan
