Pantau - Setelah mencetak rekor dalam produksi dan cadangan beras sepanjang 2025, Indonesia memasuki 2026 dengan tantangan besar: menjaga keberlanjutan swasembada beras dan menghindari jebakan impor di tengah dinamika pangan global.
Capaian Bersejarah 2025, Tapi Risiko Masih Mengintai
Tahun 2025 disebut banyak kalangan sebagai Tahun Perberasan Nasional, ditandai dengan pencapaian besar dalam sektor pangan, khususnya beras.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, didukung oleh cadangan pemerintah yang dikelola Bulog sebesar 3,7 juta ton—salah satu yang tertinggi dalam sejarah.
Pemerintah juga secara resmi menghentikan impor beras medium, kebijakan yang belum pernah diambil oleh pemerintahan sebelumnya.
Langkah berani Presiden Prabowo Subianto dalam menghentikan impor dipandang sebagai tonggak penting menuju kedaulatan pangan.
Pemerintah memproklamasikan keberhasilan swasembada bukan hanya sebagai simbol kemandirian pangan, tetapi juga sebagai bukti kepercayaan diri bangsa dalam mengelola ekosistem industri perberasan.
Namun, di tengah capaian ini, sektor beras nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penurunan luas panen, ketimpangan infrastruktur pertanian, dan jejak ketergantungan impor dari tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, mencatat Indonesia masih mengimpor sekitar 4 juta ton beras pada 2024.
Lima Strategi Hindari Jebakan Impor dan Wujudkan Kedaulatan Pangan
Keberhasilan swasembada pada 2025 dinilai sebagai hasil dari integrasi program pemerintah, seperti pengembangan teknologi pertanian, peningkatan subsidi pupuk, dan perbaikan irigasi.
Dukungan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga berperan penting dalam membangun sistem perberasan berkelanjutan.
Namun, 2026 menjadi ujian nyata: apakah capaian ini dapat dipertahankan atau hanya bersifat sementara.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan lima strategi utama:
Intensifikasi pertanian, melalui penerapan teknologi, irigasi efisien, dan penggunaan varietas unggul.
Ekstensifikasi lahan, dengan mengubah lahan tidur menjadi area produktif.
Dukungan konkret bagi petani lokal, termasuk penjaminan harga, kemudahan akses pembiayaan, dan perlindungan usaha tani.
Pengurangan susut pascapanen, melalui penyediaan fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil panen.
Peningkatan kualitas benih, dengan menyediakan varietas tahan hama dan penyakit.
Sebagai bentuk konkret, pemerintah menjamin harga gabah kering panen di kisaran Rp6.500 per kilogram dan memperkuat cadangan beras di atas 3 juta ton hingga April 2025.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, petani, akademisi, dan pihak swasta terus digencarkan.
Pengawasan distribusi dan harga diperketat untuk mencegah spekulasi yang merugikan petani dan konsumen.
Ketergantungan, sekecil apapun, pada impor beras tetap menyimpan risiko tinggi, seperti tekanan geopolitik internasional, fluktuasi harga dunia, dan ketidakpastian pasokan global.
Untuk itu, fokus diarahkan pada pembangunan ekosistem perberasan dari hulu ke hilir, di mana petani menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan.
Infrastruktur pertanian terus ditingkatkan, modernisasi dilakukan dengan tetap menjaga kearifan lokal, dan kebijakan harga yang adil diterapkan demi keseimbangan antara produsen dan konsumen.
Pemerintah yakin, dengan strategi yang konsisten dan komprehensif, Indonesia dapat keluar dari jebakan impor beras dan memperkuat kedaulatan pangan sejati.
Swasembada bukan sekadar target angka, melainkan memastikan setiap keluarga memperoleh beras yang terjangkau dan berkualitas, serta petani mendapatkan kehidupan yang layak.
Kerja sama antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun masa depan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Gerry Eka
