Paris dan London Siap Kirim Pasukan ke Ukraina Tanpa Mandat PBB dan UE, Rusia Sebut sebagai Pendudukan

Pantau - Prancis dan Inggris dikabarkan siap mengirim pasukan ke Ukraina untuk memantau potensi gencatan senjata, bahkan tanpa dukungan mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Uni Eropa (UE), sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Welt yang mengutip sumber diplomatik Uni Eropa.

Langkah ini disebut sebagai bentuk jaminan keamanan kuat dari Paris dan London kepada Ukraina, sekaligus menunjukkan kesiapan kedua negara untuk terlibat dalam bentrokan bersenjata jika diperlukan.

Rencana Pengerahan Pasukan dan Koalisi Negara Bersedia

Uni Eropa, dengan dukungan utama dari Prancis dan Inggris, telah menyusun rencana pengiriman hingga 15.000 pasukan dari negara-negara UE dan NATO ke Ukraina, sebagai bagian dari koalisi negara-negara bersedia (coalition of the willing).

Pasukan tersebut akan bertindak sebagai kekuatan pencegah yang akan dikerahkan setelah gencatan senjata tercapai, dan bertugas memantau pelaksanaan gencatan senjata melalui udara dan laut dari wilayah negara-negara tetangga Ukraina.

Turki disebut-sebut sebagai negara yang dapat mengambil peran pengawasan di wilayah Laut Hitam.

Sejak musim semi 2025, Prancis telah mendorong pengerahan kontingen "pencegahan" multinasional sebagai ketua bersama koalisi tersebut.

Pada September 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa sebanyak 26 negara telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam misi ini, dengan syarat tercapainya gencatan senjata.

Reaksi Rusia: Pasukan Asing Adalah Sasaran Sah

Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) pada tahun 2024 telah menyebut bahwa negara-negara Barat berencana mengerahkan sekitar 100.000 personel penjaga perdamaian ke Ukraina untuk memulihkan kekuatan tempur militer negara tersebut.

SVR menyebut skenario tersebut sebagai bentuk pendudukan de facto terhadap wilayah Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa kehadiran pasukan asing di Ukraina tidak diperlukan jika perjanjian damai benar-benar ditegakkan secara berkelanjutan.

Putin menegaskan bahwa Rusia akan menganggap setiap kehadiran pasukan militer asing di Ukraina sebagai “sarana yang sah untuk diserang”.