Pantau - Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyoroti dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran TNI di Markas Komando Daerah Militer XX Tuanku Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat, pada Jumat 6 Maret 2026.
Menurutnya Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu dalam menyikapi konflik internasional.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus menolak segala bentuk penjajahan sesuai dengan prinsip konstitusi.
Ia mengatakan, "Indonesia adalah negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional."
DPR Soroti Legitimasi Serangan AS ke Iran
Syahrul Aidi Maazat juga mempertanyakan legitimasi serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang dinilai tidak disertai mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurutnya kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait dasar hukum tindakan militer tersebut.
Ia menyampaikan, "Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel."
Ia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi berlangsung dalam waktu yang lama.
Kondisi tersebut dinilai semakin kompleks setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang berpotensi memicu respons militer lebih luas.
Ia mengatakan, "Iran tidak berhenti melakukan serangan balasan. Bahkan mereka menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Ini menunjukkan konflik bisa melebar."
Perlindungan WNI dan Pelajaran Strategis bagi Indonesia
Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Syahrul Aidi Maazat menyatakan pemerintah telah memiliki prosedur tetap untuk menghadapi situasi darurat.
Prosedur tersebut dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri apabila terjadi konflik atau kondisi kacau di suatu negara.
Ia menjelaskan bahwa warga negara Indonesia di luar negeri selalu diminta berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia terutama jika terjadi situasi darurat atau diperlukan proses evakuasi.
Ia menyampaikan, "Sudah ada SOP ketika terjadi konflik atau chaos di suatu negara. WNI di luar negeri selalu diminta berkoordinasi dengan KBRI termasuk jika diperlukan evakuasi."
Ia juga menilai konflik internasional tersebut dapat menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian nasional.
Ia mencontohkan Iran yang tetap mampu bertahan meskipun menghadapi embargo internasional selama puluhan tahun.
Ia mengatakan, "Iran ini diembargo puluhan tahun tapi masih survive. Bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia."
Menurutnya ada tiga sektor penting yang harus dikuasai negara untuk memperkuat kekuatan nasional.
Ia menegaskan, "Kalau negara bisa memproduksi pangan obat dan senjata sendiri maka negara itu akan kuat."
- Penulis :
- Aditya Yohan
