Pantau - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat peran strategis sebagai ibu kota politik Indonesia.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal pembangunan kompleks lembaga negara di luar eksekutif.
"Tahun ini titik awal pembangunan kompleks lembaga negara di luar eksekutif," ujar Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai kelanjutan pembangunan IKN 2026 di Sepaku, Penajam Paser Utara.
Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa kompleks lembaga negara yang mulai dibangun pada 2026 berasal dari sektor legislatif dan yudikatif.
"Kompleks lembaga negara yang dibangun tahun ini dari sektor legislatif dan yudikatif, termasuk DPR/MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.
Pembangunan IKN 2026 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur pergeseran fokus dari pembangunan infrastruktur dasar menuju penguatan peran strategis sebagai ibu kota politik dan pusat inovasi digital nasional.
IKN dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi kota yang menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus kehidupan urban seiring dimulainya tahap II pembangunan.
Pembangunan IKN tahun 2026 didukung investasi swasta murni sebesar Rp66,5 triliun sebagai bagian dari struktur pembiayaan.
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU tercatat mencapai Rp158,73 triliun untuk mendukung pembangunan berbagai sektor.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2026 diproyeksikan tetap konsisten sebagai stimulan pembangunan infrastruktur utama.
Total terdapat 28 paket kerja sama pembangunan yang terdiri dari 15 paket fisik dan 13 paket non-fisik.
Gedung DPR dan MPR RI pada 2026 telah memasuki tahap pematangan lahan dan konstruksi struktur utama.
Kompleks Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dirancang menggunakan konsep bangunan pintar atau smart building.
Bangunan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut terintegrasi langsung dengan Istana Wakil Presiden.
"Kemajuan pembangunan Istana Wakil Presiden mencapai 96,28 persen, target beroperasi penuh kuartal pertama 2026," kata Basuki Hadimuljono.
Pembangunan hunian TNI dan Polri telah mencapai progres 93,53 persen.
Hunian TNI dan Polri ditargetkan selesai 100 persen pada pertengahan tahun 2026.
Sebanyak 15 paket pekerjaan fisik rumah susun aparatur sipil negara tahap dua mulai dikerjakan pada tahun 2026.
Informasi pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
