Pantau - Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP) menargetkan peningkatan jumlah anggota dari 140 menjadi 1.400 perusahaan guna mendorong efisiensi sistem logistik dan mempercepat pergerakan barang di Indonesia.
Ketua Umum APJP, Bob Azam, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 14.000 perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional.
Namun, hanya satu persen atau sekitar 140 perusahaan yang tergabung dalam APJP.
"Kita dorong bisa naik minimal 5, bahkan 10 persen", ujarnya, menegaskan target peningkatan jumlah anggota hingga mencapai 1.400 perusahaan dalam waktu dekat.
Dorong Efisiensi, Percepat Dwelling Time, dan Usulkan Insentif
Menurut Bob, perusahaan yang masuk dalam jalur prioritas merupakan pelaku usaha yang taat aturan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Keikutsertaan dalam jalur prioritas diyakini dapat memperbaiki proses logistik nasional, termasuk menurunkan dwelling time atau waktu tunggu barang di pelabuhan.
Saat ini, dwelling time nasional masih berada di kisaran tiga hari.
APJP menargetkan waktu tersebut dapat ditekan hingga satu setengah hari, atau bahkan lebih singkat di beberapa titik strategis.
Percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan waktu logistik serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Untuk mendukung hal tersebut, APJP mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan kuota impor bagi perusahaan anggota jalur prioritas yang telah memenuhi standar kepatuhan.
Bob Azam menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menekan praktik shadow economy.
Ia menambahkan bahwa insentif tersebut juga akan menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan mendorong pelaku usaha lain untuk bergabung dalam sistem formal.
Perhatian terhadap UMKM dan Pemerataan Akses
Di sisi lain, APJP menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum memiliki kemampuan untuk mengakses impor langsung atau membangun sistem teknologi informasi.
"Pembinaan perlu dilakukan agar kelompok usaha kecil dan menengah tidak terpinggirkan oleh perubahan kebijakan", ujar Bob.
APJP berharap agar transformasi logistik nasional tetap inklusif dan memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
- Penulis :
- Gerry Eka
