Menaker: BLK Harus Jadi Jembatan ke Dunia Kerja, Bukan Sekadar Pusat Pelatihan

Pantau - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) harus diperluas menjadi pusat koneksi ke dunia kerja, bukan hanya tempat pelatihan dan penerbitan sertifikat.

BLK Harus Jalankan Empat Fungsi Strategis

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026, Yassierli menyatakan bahwa BLK harus menjalankan empat fungsi utama, yaitu sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas.

"Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker," ujarnya.

Ia menekankan bahwa peran BLK tidak cukup hanya "mengajar", tetapi juga wajib membuka akses nyata ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari benar-benar terserap.

"Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat," tambahnya.

BLK milik Kemnaker disebut telah menerapkan integrasi pelatihan dan penempatan kerja, dengan tingkat penempatan lulusan mencapai 70 persen.

Hal ini dimungkinkan karena pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan riil pasar tenaga kerja.

Perlu Kolaborasi BLK Daerah dan Dinas Ketenagakerjaan

Model yang diterapkan di BLK Kemnaker menurut Yassierli bisa diadopsi pula oleh BLK milik pemerintah daerah agar dampak pelatihan lebih dirasakan masyarakat.

Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara BLK, industri, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), terutama melalui fungsi pengantar kerja.

"Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri," tegasnya.

Sebagai contoh, Yassierli menyampaikan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Sumatera Selatan, yang dilaksanakan melalui dana hibah APBN sebanyak tujuh paket.

Dana hibah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelatihan di daerah sekaligus menjadi pijakan bagi pengembangan program pelatihan kerja yang lebih relevan dan berorientasi penempatan.