Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan pemulihan ekonomi pascabanjir bandang harus dilakukan secara komprehensif dengan membedakan peran kebijakan fiskal dan nonfiskal, terutama untuk menghidupkan kembali 662.242 UMKM terdampak.
Kholid menyampaikan “Saya agak membedakan dua hal dalam konteks pemulihan ekonomi pascabanjir. Pertama, sisi fiskal dan non-fiskal. Yang kita bahas hari ini adalah non-fiskal, yaitu otoritas moneter dan otoritas keuangan yang memiliki instrumen langsung untuk menggerakkan sektor usaha,”.
Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 662.242 UMKM terdampak banjir yang terdiri atas 660.774 usaha mikro, 1.284 usaha kecil, dan 214 usaha menengah.
Kholid menegaskan “662 ribu UMKM ini bukan angka kecil. Kalau mereka tidak bisa bangkit, ini sangat mengkhawatirkan. Mereka adalah aktor utama ekonomi di daerah,”.
Ia menilai pemulihan pascabencana selama ini kerap berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, dan lahan pertanian.
Ia mempertanyakan “Sering kali kita merasa recovery selesai ketika infrastruktur sudah dibangun kembali. Tapi pertanyaannya, bagaimana nasib ratusan ribu UMKM itu? Apakah mereka sudah kembali berusaha?”.
Bencana dinilai menimbulkan shock di sisi supply mulai dari terganggunya produksi hingga distribusi yang berpotensi memicu inflasi.
Kebijakan fiskal berperan membangun kembali infrastruktur dan rantai pasok, sementara pemulihan UMKM menjadi tanggung jawab besar otoritas moneter dan sektor jasa keuangan.
Kholid mendorong Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen seperti restrukturisasi kredit, kebijakan makroprudensial, serta intervensi pasar.
Ia menyatakan “Industri jasa keuangan bisa digerakkan secara luas, tidak hanya perbankan. Otoritas moneter juga bisa melakukan operasi pasar dan kebijakan lainnya untuk menjaga stabilitas,”.
Kholid menegaskan kebijakan pemulihan tidak boleh berjalan parsial melainkan terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan otoritas keuangan.
Ia mengatakan “Tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dan kolaboratif. Ini orkestrasi besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,”.
Ia juga menekankan pentingnya klasifikasi UMKM terdampak berdasarkan penurunan omzet, kehilangan pendapatan total, hingga kredit macet agar kebijakan tepat sasaran.
Kholid menegaskan “Assessment harus detail. Kalau tidak, kebijakannya tidak akan tepat. Mana yang direstrukturisasi, mana yang dibantu penuh, itu harus jelas,”.
Selain pemulihan produksi, ia mengingatkan sisi permintaan atau demand juga harus diperhatikan agar aktivitas ekonomi kembali bergerak.
Kholid menyampaikan “Kalau supply sudah normal tapi demand tidak ada, siapa yang beli? Ini harus dipikirkan bersama,”.
Ia menutup dengan menyatakan “Endgame-nya adalah 662.242 UMKM itu kembali seperti sebelum bencana. Itu minimal. Kalau bisa lebih baik, itu yang kita harapkan. Tapi ini butuh kerja keras, kolaborasi, dan komitmen bersama,”.
- Penulis :
- Gerry Eka
