Pantau - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia pascareformasi yang berada di bawah presiden merupakan hasil pertimbangan matang dan tidak perlu diubah hanya karena muncul persoalan internal.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar Nashir di Jakarta pada Sabtu, 21 Februari 2026, menanggapi wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
Posisi Polri dan TNI Dinilai Sudah Tepat
Haedar menegaskan, "Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, akan lebih baik jika masalah tersebut diperbaiki di internal bersangkutan, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,".
Ia menilai apabila setiap muncul persoalan kemudian dilakukan perubahan struktural seperti menggeser posisi kepolisian, maka hal itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru berpotensi menambah persoalan baru.
Menurutnya, kondisi tersebut akan semakin kompleks apabila kementerian yang menjadi tempat penggabungan juga sedang menghadapi persoalan internal.
Haedar menambahkan, "Kalau Polri ada masalah digabung dengan kementerian yang ada masalah, di situ memunculkan masalah ganda,".
Dorong Prinsip Good Governance
Daripada mewacanakan penempatan Polri di bawah kementerian, Haedar menyarankan agar diterapkan prinsip good governance atau tata kelola yang baik di internal kepolisian, tentara, maupun birokrasi kementerian.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya serta pandangannya yang visioner mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.
Haedar berharap seluruh institusi, termasuk Polri, TNI, birokrasi, dan kementerian, terus melakukan perbaikan agar prinsip tata kelola yang baik semakin kuat, tingkat korupsi semakin minim, serta pelayanan kepada bangsa, negara, dan rakyat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Ia juga meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memahami persoalan secara komprehensif dengan sikap yang saksama dan bijaksana.
Di sisi lain, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan berbicara mengenai individu atau personal dalam jabatan pemerintahan, termasuk pimpinan tertinggi di kepolisian, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif dan kebijakan Presiden.
Ia menyampaikan, "Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana,".
- Penulis :
- Arian Mesa
