Pantau - Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat merekrut sekitar 5.000 petugas sensus untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 di seluruh wilayah NTB.
Kegiatan perekrutan dilakukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian dari persiapan pendataan ekonomi secara menyeluruh yang mencakup seluruh daerah tanpa pengecualian.
Pendataan Dilakukan Menyeluruh dan Real Time
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, "Pendataan dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya langsung terhubung dalam sistem, sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat."
Ia menjelaskan sensus tahun ini menggunakan pendekatan lebih komprehensif dibanding pelaksanaan sebelumnya karena seluruh wilayah akan didata tanpa membedakan daerah konsentrasi maupun non-konsentrasi kegiatan ekonomi.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS NTB merekrut petugas dari masyarakat desa serta mahasiswa melalui proses seleksi terbuka.
Ia mengatakan, "Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui aplikasi resmi, serta melibatkan rekomendasi dari pemerintah desa guna memastikan kualitas dan pemahaman petugas terhadap kondisi lapangan."
Gubernur NTB Tekankan Pentingnya Data Akurat
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa data yang akurat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Ia mengatakan, "Data itu fondasi. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan kita juga berpotensi tidak tepat. Karena itu, saya minta pendataan ini dilakukan dengan baik dan melibatkan masyarakat lokal agar konteks di lapangan tidak salah ditangkap."
Menurut dia, pelibatan tenaga lokal penting untuk menghindari kesalahan klasifikasi data, termasuk dalam penentuan kategori kemiskinan.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik agar masyarakat memahami manfaat sensus dan mau berpartisipasi aktif.
Ia mengatakan, "Kita perlu menyampaikan pentingnya sensus ini dengan cara yang lebih membumi. Bisa melalui pendekatan cerita atau kasus nyata, sehingga masyarakat paham kenapa data ini penting dan mau berpartisipasi aktif."
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan dukungan penuh melalui penerbitan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa.
Ia mengatakan, "Dengan data yang lebih baik, kebijakan yang kita ambil ke depan akan semakin tepat, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
