Pantau - Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat mendorong entitas keuangan syariah untuk terus berinovasi guna meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.
Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat Muhammad Ikhsan menyampaikan inovasi produk menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan, "Melalui inovasi terhadap produk-produk yang mereka tawarkan, sehingga kebutuhan warga itu dapat mendorong inklusi itu."
Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas jaringan kantor hingga menjangkau pelosok daerah.
Ia menegaskan, "Yang utama jaringan kantor. Jaringan kantor yang bisa sampai ke pelosok-pelosok yang ke depannya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan inklusi."
Selain itu, penguatan jaringan perlu didukung dengan teknologi informasi agar layanan menjadi lebih sederhana.
Muhammad Ikhsan mengatakan, "Jaringan kantor. Kemudian jaringan kantor itu perlu kolaborasi dengan IT sehingga bisa menjawab kebutuhan, kalau kita lihat masyarakat sekarang, ingin lebih simpel."
OJK juga menilai perlu adanya inovasi untuk menekan biaya layanan agar lebih kompetitif dibandingkan perbankan konvensional.
Ia mengatakan, "Kemudian dari sisi biaya, kalau di perbankan syariah memang biayanya memang masih lumayan dibandingkan dengan konvensional. Ini juga jadi tantangan, untuk menurunkan biaya terhadap layanan agar lebih luas lagi jangkauannya."
Peningkatan inklusi juga didorong melalui kegiatan sosialisasi seperti Jabar Islamic Economic Forum.
Muhammad Ikhsan menyampaikan, "Jadi, dengan memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat itu juga dapat meningkatkan literasi maupun inklusi."
Kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Barat hingga triwulan I 2026 dinilai tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
Perbankan konvensional masih mendominasi dengan pangsa aset 90,30 persen, dana pihak ketiga 89,40 persen, dan kredit 88,58 persen.
Sementara itu, total aset BPR dan BPRS mencapai Rp34,24 triliun dengan dana pihak ketiga Rp22,98 triliun dan penyaluran kredit Rp24,69 triliun.
Namun, rasio kredit bermasalah BPR dan BPRS meningkat dari 11,86 persen menjadi 13,63 persen, serta laba mengalami penurunan signifikan pada Januari 2026.
- Penulis :
- Gerry Eka
