HOME  ⁄  Ekonomi

Penghapusan MBG Hari Sabtu Diklaim Hemat Rp1 Triliun per Hari, Pemerintah Fokuskan Anggaran Prioritas

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Penghapusan MBG Hari Sabtu Diklaim Hemat Rp1 Triliun per Hari, Pemerintah Fokuskan Anggaran Prioritas
Foto: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan paparan dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin 27/4/2026 (sumber: ANTARA/Aria Ananda)

Pantau - Juda Agung menyatakan penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp1 triliun per hari.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia di Bank Indonesia, Jakarta pada 27 April 2026.

Ia mengungkapkan, "MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun."

Kebijakan ini merupakan bagian dari refocusing atau penajaman belanja pemerintah agar program prioritas tetap berjalan lebih efisien dan berkualitas.

Ia menegaskan, "Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam."

Efisiensi Anggaran dan Penyesuaian Program

Penghapusan MBG pada hari Sabtu dinilai logis karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan.

Selain hari Sabtu, penyaluran MBG juga dihentikan saat masa liburan sekolah.

Dalam satu bulan, penghematan diperkirakan mencapai Rp4 triliun.

Dalam satu tahun, penghematan anggaran dari kebijakan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun.

Pemerintah tetap menjalankan program prioritas dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.

Tekanan Fiskal dan Pengendalian Belanja

Kebijakan penajaman belanja dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap terkendali di tengah tekanan harga minyak global.

Pemerintah juga menahan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Langkah tersebut berdampak pada peningkatan beban subsidi yang harus ditanggung negara.

Untuk itu, pemerintah melakukan pengendalian belanja dan optimalisasi penerimaan negara.

Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui sistem perpajakan coretax serta potensi dari komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah.

Pemerintah juga mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak memenuhi standar.

Operasional layanan yang tidak memenuhi standar nutrisi akan dihentikan sementara.

Penulis :
Shila Glorya