Pantau - Kondisi pariwisata Flores menjadi perhatian Komisi VII DPR RI setelah gempa dan kebakaran berdampak pada sejumlah destinasi serta desa wisata di Nusa Tenggara Timur.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, meminta pemerintah memastikan langkah pemulihan berjalan cepat. Ia juga menyoroti kepastian anggaran untuk menangani dampak bencana tersebut.
Nila menyampaikan persoalan itu dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM, Senin (31/8/2026).
Menurut data dalam pemaparannya, gempa membuat 11 destinasi tujuan wisata harus berhenti beroperasi. Dua destinasi mengalami kerusakan berat.
Dampak serupa terjadi pada desa wisata. Sebanyak 25 dari total 87 desa wisata ikut ditutup. Kerusakan sejumlah akses darat turut menghambat mobilitas wisatawan serta aktivitas ekonomi warga.
Kondisi sektor wisata semakin berat setelah kebakaran melanda kawasan Sade, NTT. Peristiwa tersebut disebut menimbulkan kerugian hingga Rp33,84 miliar.
Sebanyak 320 pelaku wisata atau 189 keluarga ikut terdampak akibat kebakaran tersebut.
“Dua bencana terjadi dalam waktu yang berturut-turut,” kata Nila.
DPR Desak Skema Pemulihan
Nila mengapresiasi respons awal Kementerian Pariwisata dalam menghadapi dampak bencana. Namun, ia meminta pemerintah menjelaskan langkah pemulihan paling cepat bagi pariwisata Flores.
Persoalan anggaran juga menjadi perhatian. Nila mempertanyakan kesiapan dana pemulihan di luar pagu Kementerian Pariwisata untuk 2027.
Ia menilai ruang fiskal kementerian saat ini cukup terbatas sehingga kepastian pembiayaan perlu segera dijelaskan.
“Yang spesifik yang ingin saya tanyakan adalah skema pemulihan tercepatnya, dan apakah sudah dianggarkan di luar pagu 2027 yang sudah saat ini cukup ketat,” ujarnya.
Selain sektor pariwisata, Nila mengalihkan perhatian pada program Prokesra. Program tersebut menargetkan 10 juta penduduk memperoleh kesempatan berusaha dan bekerja selama periode 2026 hingga 2029.
Target 2027 mencapai 2,5 juta penerima manfaat. Pelaksanaan program melibatkan 18 kementerian dan lembaga.
Nila menilai skala program tersebut membutuhkan pembagian peran secara tegas. Koordinasi lintas lembaga juga perlu memiliki mekanisme kerja serta pertanggungjawaban secara jelas.
“Saya ingin penjelasan dari Kementerian UMKM bagaimana koordinasi dan pembagian tanggung jawab dari 18 kementerian dan lembaga ini,” katanya.
Audit Prokesra Ikut Disorot
Nila juga meminta penjelasan mengenai pihak pengendali koordinasi program Prokesra. Ia mempertanyakan mekanisme audit untuk mengukur pencapaian target penerima manfaat.
Menurutnya, sistem pengawasan menjadi penting karena program melibatkan banyak kementerian dan memiliki sasaran jutaan penerima.
“Ini diatur siapa dan bagaimana audit capaiannya, karena angkanya cukup besar,” tutup Nila.
Pemulihan pariwisata Flores kini membutuhkan kepastian skema, anggaran, serta koordinasi lintas sektor agar aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
