Pantau.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, aturan yang diterbitkan menteri perhubungan khusus untuk angkutan berbasis aplikasi online alias taksi online, demi perlindungan bagi konsumen.
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, mesti dijalankan meskipun tidak memuaskan semua pihak.
"Pilihannya adalah diatur apa dilarang? Karena negara harus ada aturannya, jadi aturan seperti apa mari kita buat sama-sama dan tidak mungkin juga semua memuaskan, yang paling penting konsumen termonitor naiknya taksi dari apa," ujar Agus saat mengikuti diskusi bertajuk "Implementasi Regulasi Taxi Online", Jumat (26/1/2018).
Agus mengatakan, aturan stiker yang banyak diprotes oleh angkutan sewa khusus atau transportasi berbasis aplikasi online, saat ini sudah banyak di terapkan di negara lain.
"Tujuannya adalah mengutamakan keselamatan konsumen," lanjutnya.
Bahkan kata Agus, harusnya dalam stiker yang ditempelkan dalam mobil, disertai nomor telepon.
Menurut pengamatannya, di sejumlah kota besar dunia yang juga beroperasi taksi online, memberlakukan pemasangan stiker. Pada umumnya, ditempelkan di sebelah kiri kanan depan belakang kap mesin.
"Stiker itu menunjukkan perusahaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi orang tahu itu taksi daring (online) bukan mobil yang tidak jelas. Karena jika nanti kalau ada apa-apa sulit nantinya," papar Agus.
Ia berpendapat, jika ada yang mengatakan taksi online bukan transportasi tapi aplikator, hal itu tidak dapat dibenarkan. Di berbagai negara termasuk di Uni Eropa, telah disahkan bahwa taksi daring (online) adalah transportasi umum bukan aplikator.
"Saya berharap, ke depannya taksi online ini bisa jalan bareng (dengan taksi konvensional). Soal kuota, disepakati bersama supaya kita semua nyaman dan aturan juga dapat berjalan," Agus mengatakan.
- Penulis :
- Martina Prianti
