Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyebut perlunya sensitifitas terhadap warga yang layak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
"Mereka sudah ada di DTKS di bawah Kemensos dan selama ini sudah dapat bantuan reguler bahkan ada penambahan jumlah dan nilai, dan yang tak kalah penting adalah mereka yang tidak ada dalam DTKS," kata Muhadjir via telekonferensi, Jumat (8/5/2020).
"Mereka adalah penduduk kita yang sebelumnya tidak miskin, namun sekarang jatuh miskin akibat COVID-19. Atau yang saya sebut miskin kagetan," tambahnya.
Baca juga: Menkeu: Angka Kemiskinan Kemungkinan Naik Akibat COVID-19
Karena itu, terkait data, ia meminta dilakukan pemuktahiran. Data-data calon penerima bantuan ini juga harus diverifikasi dengan baik.
"Ini perlu ada pencarian data dan verifikasi data kemudian baru dipastikan mereka perlu dapat bantuan. Sesuai arahan presiden diperhatikan betul kelompok masyarakat yang mendadak menjadi miskin ini," tuturnya.
Ia melanjutkan, untuk sektor kesehatan saat ini sudah berada dalam track yang benar dan sudah terlihat dalam kondisi wabah COVID-19 terkini. "Karena itu perhatian Kemenko PMK lebih perhatikan sektor biru, yakni jaring pengaman sosial. Karena begitu ada PSBB di DKI dan lain-laoin, tidak mungkin tidak disusul dengan pemberian bansos kepada mereka yang sangat membutuhkan," tuntasnya.
Baca juga: Jokowi Minta Fleksibilitas Pemda Jika Bansos Belum Diterima Warga Miskin
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
