Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu, 27 Juli 2025, menyatakan bahwa Israel "harus mengambil keputusan" terkait langkah berikutnya di Gaza, setelah upaya gencatan senjata dengan Hamas kembali gagal.
Trump menegaskan bahwa pembebasan sandera merupakan kunci dalam proses negosiasi, dan menyebut bahwa Hamas telah memperkeras sikapnya.
"Tidak mau mengembalikan para sandera, jadi Israel harus mengambil keputusan," ujar Trump kepada wartawan saat tampil bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Skotlandia.
Trump menambahkan, "Saya tahu apa yang akan saya lakukan, tapi saya rasa tidak tepat jika saya mengatakannya. Tapi Israel akan harus mengambil keputusan."
Kritik Bantuan AS dan Tuduhan Terhadap Hamas
Trump menyampaikan bahwa AS telah mengirim bantuan makanan senilai 60 juta dolar AS (sekitar Rp9,8 triliun) ke Gaza dua minggu lalu, namun mengeluhkan kurangnya pengakuan internasional atas kontribusi tersebut.
"Tanpa bantuan dari AS, masyarakat Gaza akan kelaparan," tegasnya.
Ia juga menuduh kelompok Hamas mencuri dan menjual kembali bantuan tersebut.
"Banyak makanan itu dicuri oleh Hamas… mereka mencurinya, lalu menjualnya," kata Trump.
Meski begitu, Trump menyatakan bahwa AS akan terus mengirimkan bantuan tambahan dan mendesak negara lain untuk turut membantu.
Menurutnya, krisis Gaza adalah masalah global, bukan hanya urusan Amerika Serikat.
Delegasi AS Ditarik, Pertimbangkan Opsi Alternatif
Utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff, mengumumkan bahwa delegasi AS telah ditarik kembali ke Washington, DC, menyusul respons Hamas yang dinilai tidak menunjukkan keinginan untuk mencapai kesepakatan damai.
Pemerintah AS kini mempertimbangkan "opsi alternatif" guna mengamankan pembebasan para sandera dan menstabilkan situasi di Gaza.
Sementara itu, sejak 2 Maret lalu, Israel membatalkan implementasi kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas.
Israel juga memperketat blokade dengan menutup perlintasan Gaza dan memblokir ratusan truk bantuan kemanusiaan yang hendak masuk ke wilayah tersebut.
Kampanye militer Israel di Gaza yang dimulai sejak akhir 2023 telah menewaskan lebih dari 59.800 warga Palestina, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Tuntutan Hukum Internasional Terhadap Israel
Kematian akibat kelaparan di Gaza meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir akibat blokade berbulan-bulan dan distribusi bantuan yang tidak merata, terutama oleh lembaga kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga sedang menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresi militer yang kini memasuki tahun kedua.
- Penulis :
- Aditya Yohan
