Pantau - Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar secara resmi menetapkan status darurat militer selama 90 hari di 63 dari total 330 distrik administratif negara tersebut.
Langkah ini diumumkan melalui siaran stasiun televisi pemerintah MRTV pada Kamis, sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas kelompok anti-pemerintah dan organisasi yang dikategorikan sebagai teroris serta pemberontak etnis.
Kewenangan Sipil Dialihkan ke Militer
Komando militer Myanmar mengeluarkan perintah implementasi darurat militer yang menyatakan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama masa darurat 90 hari.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan menjelang pemilu umum yang direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026.
Wilayah yang termasuk dalam status darurat militer mencakup negara bagian Kachin, Kayah, Karen, Chin, Rakhine, Shan, serta beberapa distrik di wilayah Sagaing, Magway, dan Mandalay.
Reaksi Terhadap Konflik Pasca-Kudeta
Kebijakan darurat militer ini merupakan bagian dari respons militer terhadap meningkatnya konflik sipil yang terjadi sejak kudeta militer pada tahun 2021, yang mengakhiri masa pemerintahan sipil selama satu dekade.
Setelah kudeta, kelompok oposisi bersenjata dan sejumlah kelompok etnis bersenjata bergabung dalam perlawanan terhadap kekuasaan militer yang berkuasa.
"Langkah ini diperlukan demi menciptakan kondisi yang aman dan tertib menjelang pemilu nasional," ungkap MRTV dalam siaran resminya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
