Pantau - Pemerintah Inggris memperingatkan bahwa waktu hampir habis untuk mencapai kesepakatan diplomatik dengan Iran terkait program nuklirnya, dan membuka kemungkinan pemberlakuan sanksi jika tidak ada kemajuan nyata dalam waktu dekat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, dalam unggahan di platform X pada Jumat, 22 Agustus 2025, usai melakukan percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, serta para mitra Eropa.
" Kami berkomitmen pada diplomasi, tetapi waktunya singkat. Kami telah menawarkan solusi diplomatik kepada Iran dengan perpanjangan keringanan sanksi. Tanpa kesepakatan yang berkelanjutan dan dapat diverifikasi, hal ini akan berakhir", tegas Lammy.
Ancaman Snapback dan Ketegangan Eropa-Iran
Inggris, bersama dengan Prancis dan Jerman—tiga negara Eropa yang terlibat dalam kesepakatan nuklir 2015, melakukan diskusi intensif dengan Araghchi, termasuk dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas.
Fokus utama pembicaraan adalah soal mekanisme snapback, yakni mekanisme hukum yang memungkinkan pengaktifan kembali sanksi PBB terhadap Iran jika dianggap melanggar ketentuan dalam kesepakatan.
Sementara itu, menurut laporan kantor berita resmi Iran, IRNA, Araghchi menegaskan bahwa negara-negara Eropa telah gagal memenuhi komitmen mereka dalam kesepakatan nuklir 2015, sehingga tidak memiliki dasar hukum maupun moral untuk mengaktifkan mekanisme tersebut.
Iran pun menegaskan bahwa pihaknya menilai tanggung jawab pelanggaran kesepakatan justru berada di pihak Eropa karena dinilai tidak mampu memitigasi dampak dari keputusan sepihak AS.
Akar Ketegangan: Kesepakatan 2015 dan Dampak Penarikan AS
Kesepakatan nuklir 2015 ditandatangani oleh Iran dan enam negara besar—AS, Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Jerman—dan memberikan keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan aktivitas nuklir Iran.
Namun, pada tahun 2018, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, dan kembali menjatuhkan sanksi kepada Teheran.
Sebagai respons, Iran mulai mengurangi komitmennya, termasuk meningkatkan pengayaan uranium, sambil menuduh negara-negara Eropa gagal menjalankan perannya dalam mempertahankan kesepakatan.
Hingga kini, negara-negara Eropa (E3) masih menekan Iran untuk kembali patuh, dengan ancaman mengaktifkan mekanisme snapback jika tidak ada perubahan.
Batas waktu pengaktifan mekanisme tersebut ditetapkan pada 18 Oktober, menambah tekanan terhadap jalur diplomasi yang semakin menyempit.
Risiko Geopolitik Baru Jika Sanksi Diberlakukan
Bulan lalu, wakil menteri luar negeri dari Iran, Inggris, Prancis, dan Jerman telah bertemu di Istanbul dan sepakat untuk melanjutkan dialog, meski belum ada kemajuan signifikan.
Iran telah memperingatkan bahwa jika sanksi PBB diberlakukan kembali, maka negara itu akan mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT)—sebuah langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan geopolitik kawasan.
Situasi ini menempatkan kesepakatan nuklir 2015 pada titik kritis, dengan waktu yang semakin sempit untuk menyelamatkan diplomasi dari ancaman kegagalan total.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
