Pantau - Pemerintah Afghanistan memutus akses internet untuk pengguna pribadi dan lembaga pemerintahan di Provinsi Balkh atas perintah Pemimpin Tertinggi Haibatullah Akhundzada, dengan dalih mencegah “tindakan tidak bermoral”.
Internet Diputus di Balkh atas Perintah Pemimpin Tertinggi
Pemutusan ini berlaku bagi seluruh pengguna pribadi dan instansi pemerintahan, termasuk kantor-kantor strategis seperti bea cukai dan imigrasi.
Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi oleh Gubernur Balkh, Mohammad Yousuf Wafa, yang menginstruksikan seluruh penyedia layanan internet untuk menghentikan operasional mereka.
"Instruksi ini kami jalankan berdasarkan perintah langsung dari pemimpin tertinggi Afghanistan," ungkapnya.
Langkah ini telah diterapkan secara bertahap, dimulai sekitar satu minggu sebelumnya dengan pemutusan akses di kantor pemerintahan, dan kini diperluas ke seluruh wilayah provinsi.
Menurut laporan Tolo News pada Selasa, 16 September 2025, Provinsi Balkh memiliki sekitar 1,5 juta penduduk, dengan setengah di antaranya tinggal di Mazar-i-Sharif, ibu kota administratif Balkh dan salah satu kota terbesar di Afghanistan.
Balkh dihuni mayoritas oleh kelompok etnis minoritas seperti Uzbek dan Tajik yang umumnya tidak berbahasa Pashto, bahasa utama Taliban.
Pemerintah Pusat Kirim Delegasi dan Siapkan Alternatif
Sumber dari Sputnik/RIA Novosti-OANA melaporkan bahwa enam menteri dari pemerintahan pusat akan melakukan perjalanan ke Kandahar pada hari yang sama untuk menilai dampak dari penutupan perusahaan Afghan Telecom serta pemutusan akses internet.
Selain itu, pemerintah daerah dilaporkan sedang mencari alternatif dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat tanpa melanggar aturan moral yang ditetapkan otoritas.
Pemutusan internet ini dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga mengganggu layanan publik dan ekonomi lokal.
Di sisi lain, kecepatan internet di Provinsi Herat juga dilaporkan menurun drastis.
Herat, yang terletak di wilayah barat Afghanistan, juga mayoritas dihuni oleh etnis Tajik, menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan serupa akan diterapkan di provinsi tersebut.
Terdapat kemungkinan larangan akses internet akan diperluas ke wilayah lain sebagai bagian dari upaya pengendalian sosial oleh pemerintah Taliban.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
