Shutdown Pemerintahan AS Ancam Ribuan PHK dan Rugi Rp248 Triliun per Pekan

Pantau - Shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran serta kerugian ekonomi mencapai Rp248 triliun per minggu.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan bahwa pemecatan terhadap ribuan pegawai akan dimulai jika Presiden menyimpulkan bahwa negosiasi anggaran benar-benar menemui jalan buntu.

"Namun saya pikir semua orang masih berharap kita bisa memulai awal yang baru di awal pekan ini, dan Partai Demokrat bisa melihat bahwa masuk akal untuk menghindari PHK seperti itu, untuk menghindari kerugian 15 miliar dolar AS per minggu yang menurut para penasihat ekonomi akan merugikan PDB jika terjadi penutupan", ungkapnya dalam wawancara dengan CNN.

Hassett menambahkan bahwa jika Partai Demokrat menggunakan pendekatan yang bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat, maka tidak ada alasan untuk melakukan PHK.

Kebuntuan Anggaran Sebabkan Ancaman Shutdown

Tahun fiskal 2024 telah resmi berakhir pada 30 September lalu, namun hingga kini Kongres AS masih belum menyepakati rancangan anggaran untuk tahun berikutnya.

Kebuntuan ini dipicu oleh konflik sengit antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat, yang menghambat pengesahan RUU pendanaan.

Partai Republik saat ini tidak memiliki jumlah suara mayoritas yang cukup untuk meloloskan anggaran tanpa dukungan dari Partai Demokrat.

Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa jika Partai Demokrat tetap menolak RUU pendanaan sementara, maka Partai Republik akan menggunakan penutupan pemerintahan sebagai kesempatan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Upaya efisiensi tersebut salah satunya mencakup rencana PHK terhadap ribuan pegawai federal.

Potensi Dampak Ekonomi Meningkat

Jika shutdown berlanjut, ekonomi AS diperkirakan akan mengalami kerugian hingga 15 miliar dolar AS atau setara Rp248 triliun per minggu.

Para penasihat ekonomi Gedung Putih memperingatkan bahwa kerugian ini akan berdampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Shutdown sebelumnya telah menunjukkan bahwa penutupan pemerintahan tidak hanya memengaruhi kinerja birokrasi, tetapi juga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi jangka pendek.