Pantau - Pemerintah China mengeluarkan peringatan keras kepada Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi terkait rencana peningkatan anggaran militer, dengan menekankan pentingnya Jepang merenungkan sejarah agresi militernya dan menjaga stabilitas kawasan.
China Pertanyakan Komitmen Damai Jepang
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa sejarah agresi militer Jepang di masa lalu menjadi alasan utama mengapa langkah-langkah militer Tokyo terus diawasi ketat oleh negara-negara tetangga dan komunitas internasional.
“Karena sejarah agresi militer Jepang, langkah-langkah keamanan mereka selalu mendapat pengawasan ketat,” ungkap Guo dalam konferensi pers.
Pernyataan itu merespons rencana pemerintah Jepang yang akan meningkatkan kapasitas pertahanan untuk menghadapi ancaman peperangan modern seperti serangan drone, perang siber, serta ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan.
Menteri Luar Negeri Jepang yang baru, Toshimitsu Motegi, telah mengungkapkan rencana tersebut sebagai bagian dari adaptasi Jepang terhadap dinamika keamanan global.
Guo Jiakun mempertanyakan komitmen Jepang terhadap kebijakan pertahanan damai dan keberlanjutan pembangunan regional.
Peringatan ini datang pada tahun yang bertepatan dengan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia.
Guo mendesak Jepang untuk merenungkan sejarah secara mendalam, menjaga komitmen pada pembangunan damai, bertindak bijaksana dalam kebijakan militer, dan tidak menghilangkan kepercayaan negara-negara tetangga.
PM Sanae Takaichi Dikecam, Tidak Dapat Ucapan dari Xi
Sanae Takaichi, perdana menteri perempuan pertama Jepang sekaligus Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP), dikenal dengan sikap konservatif dan nasionalis yang kuat.
Berbeda dari pendahulunya seperti Fumio Kishida dan Shigeru Ishiba yang menerima ucapan selamat dari Presiden China Xi Jinping, PM Takaichi tidak menerima ucapan resmi apa pun dari Beijing.
Guo menegaskan bahwa posisi dasar China terhadap Jepang tetap konsisten, yakni berdasarkan empat dokumen politik bilateral, penghormatan terhadap komitmen sejarah dan isu Taiwan, serta fondasi hubungan strategis yang saling menguntungkan.
Jepang kini tengah menjalankan program pembangunan militer lima tahunan hingga 2027 yang mencakup peningkatan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), serta pengembangan rudal jarak jauh untuk kemampuan serangan balik.
Langkah tersebut menandai pergeseran besar dari prinsip pertahanan murni dalam konstitusi pasifis Jepang pasca-Perang Dunia II.
Pemerintahan Takaichi juga tengah meninjau strategi pasca-2027 dengan kemungkinan peningkatan anggaran militer lebih lanjut.
Aliansi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) mendukung peran militer ofensif yang lebih besar bagi Jepang, sejalan dengan sikap keras Takaichi terhadap isu keamanan nasional.
Pada 27–29 Oktober 2025, PM Takaichi dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Tokyo untuk membahas penguatan aliansi Jepang-AS dan mempererat hubungan personal antar pemimpin.
Saat ini, Jepang menjadi tuan rumah kekuatan militer AS terbesar di kawasan Asia, termasuk kapal induk, pasukan ekspedisi marinir, dan jet tempur.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
