Pantau - Ketua DPR Amerika Serikat, Mike Johnson, menyatakan bahwa belum ada kepastian apakah personel militer AS akan menerima gaji mereka pada akhir pekan ini, di tengah penutupan pemerintah (government shutdown) yang telah berlangsung selama 27 hari.
Pernyataan itu disampaikan di tengah kebuntuan anggaran yang membuat sejumlah layanan publik lumpuh dan jutaan pekerja federal terancam tidak digaji.
“Gaji (militer) mereka berikutnya akan jatuh tempo pada akhir pekan ini. Dan kami belum 100 persen yakin,” ungkapnya.
Johnson menambahkan bahwa pemerintah dan berbagai pihak masih berupaya keras mencari solusi, namun hasilnya belum dapat dipastikan.
Ia memperingatkan adanya “risiko yang sangat jelas” bahwa keluarga anggota militer, petugas pengatur lalu lintas udara, serta banyak pekerja layanan publik lainnya tidak akan menerima bayaran mereka.
Shutdown Terpanjang Kedua dalam Sejarah AS, Trump Sebut Donasi Tutupi Kekurangan
Mike Johnson menyebut bahwa penutupan pemerintah kali ini adalah yang terpanjang kedua dalam sejarah Amerika Serikat.
Ia menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebuntuan anggaran yang menyebabkan penutupan tersebut.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa “sahabatnya” telah menyumbangkan dana sebesar 130 juta dolar AS (sekitar Rp2,15 triliun) kepada Departemen Perang.
Dana itu disebut digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran sektor militer selama shutdown berlangsung.
Pentagon mengonfirmasi telah menerima dana sumbangan tersebut, yang nantinya akan diberikan kepada hampir 1,3 juta prajurit aktif dengan nominal sekitar 100 dolar AS (Rp1,65 juta) per orang.
Penutupan ini terjadi karena Kongres gagal menyetujui anggaran federal menjelang dimulainya tahun fiskal baru pada 1 Oktober.
Kegagalan tersebut membuat banyak lembaga pemerintah yang bergantung pada dana Kongres tidak dapat beroperasi secara normal.
Penutupan pemerintahan semacam ini dikenal sebagai pola berulang dalam sistem politik AS, biasanya terjadi akibat kegagalan pengesahan anggaran tepat waktu.
Trump sendiri pernah menyatakan bahwa shutdown dapat dijadikan alat untuk mengurangi jumlah staf dan memotong gaji secara besar-besaran.
Ia juga mengklaim bahwa posisi Partai Demokrat-lah yang menciptakan kebuntuan anggaran, sementara Gedung Putih disebut memanfaatkan situasi untuk menghapus berbagai program yang tidak disukai oleh Partai Republik.
- Penulis :
- Aditya Yohan
