Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai bertemu Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy di Phnom Penh untuk membahas isu pekerja Indonesia di Kamboja serta kerja sama peningkatan kapasitas HAM di kawasan.
Isu Pekerja Indonesia dan Permintaan Dukungan Kamboja
Pigai menjelaskan bahwa terdapat sekitar 130.000 WNI di Kamboja dan sekitar 3.000 di antaranya menjadi korban penipuan daring.
"Saya juga titipkan kepada Pak Menteri HAM Kamboja soal yang terkait dengan pekerja kita di Kamboja mengingat jumlah pekerja Indonesia yang banyak dan juga banyak mengalami masalah utamanya yang terkait dengan penipuan online supaya ikut membantu," katanya.
Pigai menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan pelindungan bagi WNI yang bekerja di luar negeri termasuk di Kamboja sebagai salah satu negara tujuan utama.
Ia menyebut pertemuan dengan Keo Remy sebagai pertemuan strategis karena Kamboja merupakan sahabat dekat Indonesia dengan sejarah panjang hubungan bilateral.
Rencana Forum Menteri HAM dan Kerja Sama Kawasan
Selain isu pekerja, Pigai menjajaki kerja sama peningkatan kapasitas HAM yang mencakup upaya bersama menciptakan perdamaian serta rencana pertemuan menteri urusan HAM Asia Pasifik yang akan digelar di Indonesia pada 2026.
"Salah satu yang kami bahas dalam pertemuan ini adalah rencana membentuk forum tingkat menteri untuk urusan HAM di kawasan Asia Tenggara, sekaligus saya mengundang Menteri HAM Kamboja untuk hadir dalam high level meeting di Indonesia tahun depan," ujarnya.
Pigai mengatakan forum tersebut bertujuan untuk bertukar pengalaman, memperkaya pengetahuan, dan membahas isu-isu HAM yang membutuhkan perhatian bersama.
"Saya bahagia dan bangga. Indonesia dan Kamboja bisa menjadi sahabat yang baik, sama-sama berupaya membangun peradaban HAM. Ke depan saya akan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri lain di kawasan ASEAN dan selanjutnya juga Asia Pasifik," katanya.
Keo Remy menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pigai dan menilai pertemuan tersebut sebagai penguatan kerja sama dan perhatian terhadap isu HAM yang semakin strategis.
"Suatu penghargaan luar biasa, dua pimpinan institusi HAM Indonesia dan Kamboja bertemu. Apresiasi saya juga karena komitmen Menteri HAM mendukung keadilan dan HAM. Biasanya orang yang mengurusi HAM punya karakter sendiri harus muncul dari dalam," ujar Remy.
Remy menyambut baik rencana pertemuan tingkat tinggi menteri HAM di Indonesia pada 2026 dan memastikan keikutsertaannya.
"Termasuk persoalan tenaga kerja yang disampaikan tadi, kami sangat terbuka berkomunikasi dengan kementerian luar negeri dan tenaga kerja terkait persoalan ini. Kami tentu akan membantu dengan maksimal," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
