Pantau - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara mitra untuk membayar lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun demi mendapatkan kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza, menurut laporan Bloomberg yang mengutip rancangan piagam resmi dewan tersebut.
Rancangan Piagam Ungkap Mekanisme Jabatan dan Kekuatan Ketua
Dewan Perdamaian Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh Trump, terdiri dari sejumlah tokoh penting:
Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS
Steve Witkoff, Utusan Khusus Trump
Jared Kushner, menantu Trump
Tony Blair, mantan PM Inggris
Ajay Banga, Presiden Bank Dunia
Robert Gabriel, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS
Dalam piagam disebutkan:
Setiap negara anggota menjabat maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku.
Masa jabatan dapat diperpanjang oleh Ketua, yakni Trump sendiri.
Negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS dalam tahun pertama dibebaskan dari batasan masa jabatan.
Trump sebagai ketua pertama memiliki hak eksklusif untuk menentukan negara yang diundang sebagai anggota.
Semua keputusan diambil melalui voting mayoritas, namun tetap memerlukan pengesahan dari ketua. Trump juga memiliki wewenang penuh untuk menyetujui segel resmi dewan.
Didukung Resolusi PBB, Tidak Libatkan Hamas
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan AS untuk mendukung rencana penyelesaian konflik Gaza.
Resolusi tersebut didukung oleh 13 dari 15 negara anggota, dengan Rusia dan China abstain.
Isi rencana AS mencakup:
Pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza
Pendirian Dewan Perdamaian Gaza dengan kepemimpinan Trump
Mandat militer internasional untuk menjaga stabilitas, bekerja sama dengan Israel dan Mesir
Hingga saat ini, belum ada rincian mengenai komposisi pasukan penjaga perdamaian yang akan dikerahkan.
Rencana ini tidak melibatkan Hamas secara langsung maupun tidak langsung dalam struktur pemerintahan Gaza ke depan.
PM Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat senior Israel tetap menegaskan tekad mereka untuk menghancurkan Hamas secara militer dan politik.
- Penulis :
- Gerry Eka
