Pantau - Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menegaskan akan tetap melanjutkan rencana perdamaian di Jalur Gaza, meskipun mendapat penolakan resmi dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Komite Tata Kelola Gaza Picu Ketegangan
Pernyataan penolakan Israel muncul setelah AS mengumumkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional untuk Tata Kelola Jalur Gaza, yang disebut tidak dikonsultasikan dengan pemerintah Israel dan bertentangan dengan kebijakan resmi Tel Aviv.
"Ini agenda kami, bukan agenda Netanyahu. Dalam beberapa bulan terakhir kami berhasil melakukan banyak hal di Gaza yang sebelumnya dianggap mustahil, dan kami akan terus melangkah," ujar seorang pejabat senior AS seperti dikutip Axios dan dilansir Sputnik-OANA.
Netanyahu tidak diajak berkonsultasi karena menurut pihak AS, tidak memiliki kewenangan atas keputusan pembentukan komite tersebut.
Pejabat AS itu menambahkan, "Kami sudah bekerja melampaui keberatannya. Biarkan dia fokus pada Iran dan biarkan kami menangani Gaza. Kami tidak akan berdebat dengannya. Dia akan menjalankan politiknya sendiri dan kami akan terus maju dengan rencana kami. Pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar menentang kami."
Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza
Sebagai bagian dari langkah strategisnya, Presiden Trump telah membentuk Dewan Perdamaian Gaza, yang beranggotakan tokoh-tokoh penting internasional dan pemerintahan AS, antara lain:
Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS
Steve Witkoff, utusan khusus Presiden Trump
Jared Kushner, menantu Trump
Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris
Ajay Banga, Presiden Bank Dunia
Robert Gabriel, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS
Langkah ini menandai pergeseran kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, dengan upaya membuka jalur stabilisasi di Gaza secara terpisah dari pendekatan Israel, meski berisiko menambah ketegangan antara dua sekutu lama tersebut.
- Penulis :
- Gerry Eka
