Pantau - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkap fokus pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dalam jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, Prancis, pada Jumat malam waktu setempat, 23 Januari 2026, untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara.
Fokus Kemitraan Strategis Indonesia Prancis
Pertemuan tersebut berlangsung di sela lawatan Presiden Prabowo ke Paris setelah menyampaikan pidato khusus dalam Annual Meeting Davos World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari.
Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron untuk menghadiri jamuan makan malam di Istana Élysée.
Jamuan tersebut bukan yang pertama karena Presiden Prabowo juga pernah dijamu Presiden Macron pada 2025 dan pada Juli 2024 saat masih berstatus sebagai presiden terpilih.
Dalam siaran resmi yang dikutip di Jakarta pada Sabtu, Presiden Macron menyatakan, "Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto," ungkapnya.
Presiden Macron menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Prancis di berbagai bidang kerja sama.
Macron juga menyampaikan, "Bersama-sama, kami semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, serta keselarasan pandangan kami mengenai isu-isu global dan internasional yang Prancis bertekad untuk dorong dalam kerangka kepresidenannya di G7," ujarnya.
Sikap Prancis soal Isu Gaza dan Dewan Perdamaian
Meski demikian, Presiden Macron tidak menjelaskan secara rinci bentuk keselarasan pandangan Indonesia dan Prancis terkait isu global dan internasional tersebut.
Macron juga tidak menguraikan secara spesifik kaitan keselarasan pandangan itu dengan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza.
Dewan Perdamaian Gaza merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald J Trump yang piagam pembentukannya ditandatangani di sela rangkaian World Economic Forum di Davos pada Kamis.
Indonesia secara resmi tergabung sebagai anggota dan menjadi salah satu negara penandatangan piagam Dewan Perdamaian tersebut.
Presiden Macron secara terbuka menyatakan bahwa Prancis menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Pemerintah Prancis menilai Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Trump berada di luar kerangka pemulihan Gaza yang telah disepakati bersama.
Pemerintah Prancis menyebut Dewan Perdamaian tersebut menyimpan banyak pertanyaan serius terkait peran Perserikatan Bangsa Bangsa, prinsip-prinsip yang disepakati negara anggota, serta struktur PBB sebagai lembaga internasional yang diakui.
Pemerintah Prancis menegaskan bahwa PBB tetap dipandang sebagai lembaga yang sah untuk menangani pemulihan stabilitas dan perdamaian di Gaza Palestina selama masa gencatan senjata dan pascaperang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
