Pantau - Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar mengizinkan komite administratif independen Palestina beroperasi di Jalur Gaza sebagai bagian dari proses transisi dan upaya perdamaian.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa kegagalan Amerika Serikat, mediator, dan pihak internasional dalam mendorong Israel mengizinkan komite itu masuk ke Gaza telah meruntuhkan kepercayaan terhadap upaya menjaga ketenangan.
Menurut Qassem, tanpa kehadiran dan operasional komite administratif tersebut, pembentukan dewan pemerintahan transisi di Gaza menjadi tidak bermakna.
Ia mendesak semua pihak terkait untuk menunjukkan kredibilitas klaim perdamaian melalui tindakan nyata, dimulai dengan memberikan akses kerja kepada komite tersebut.
Hamas menegaskan bahwa pembicaraan soal gencatan senjata tidak memiliki arti selama Israel masih terus melakukan operasi militer di seluruh wilayah Gaza.
Komite Transisi Dianggap Kunci Stabilitas Gaza, Dibentuk oleh Mesir, Qatar, dan Turkiye
Hamas juga menuding Israel mengabaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam proses mediasi sebelumnya.
Komite administratif yang menjadi sorotan ini merupakan badan teknokratis independen yang dipimpin Ali Shaath, mantan wakil menteri perencanaan Otoritas Palestina.
Komite tersebut dibentuk pada pertengahan Januari 2026 atas prakarsa Mesir, Qatar, dan Turkiye untuk mengelola Gaza selama masa transisi.
Sebelumnya, gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025 difokuskan pada pertukaran tahanan dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Pada tahap kedua, usulan rencana perdamaian mencakup penarikan penuh militer Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan proses rekonstruksi di bawah otoritas pemerintahan transisi.
- Penulis :
- Gerry Eka
