Pantau - Partai Bhumjaithai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul meraih kemenangan telak dalam pemilu dipercepat yang digelar pada awal Februari 2026.
Hasil sementara dari penghitungan sekitar 90 persen suara menunjukkan bahwa Bhumjaithai memperoleh hampir 200 dari total 500 kursi di majelis rendah parlemen.
Meskipun menjadi kekuatan terbesar di parlemen, Bhumjaithai belum mencapai ambang batas 251 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Koalisi dengan Kla Tham dan Komposisi Parlemen
Untuk membentuk pemerintahan, Bhumjaithai akan menjalin koalisi dengan Partai Kla Tham yang berhasil meraih 60 kursi.
Sementara itu, People’s Party yang berhaluan progresif meraih 110 kursi dan unggul di lima daerah pemilihan lainnya.
Partai Pheu Thai, yang mendapat dukungan dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, memperoleh 80 kursi.
Adapun Partai Demokrat hanya meraih 20 kursi dalam pemilu kali ini.
Tingkat partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 60 persen, menurun signifikan dibanding pemilu tahun 2023 yang mencapai 75 persen.
Pemilu ini digelar lebih awal setelah koalisi pemerintahan sebelumnya yang juga dipimpin Anutin runtuh hanya dalam waktu tiga bulan pada Desember 2025.
Pernyataan Anutin dan Referendum Konstitusi
Menanggapi hasil pemilu, Anutin menyatakan, "Kemenangan Bhumjaithai hari ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Thailand, baik yang memilih Bhumjaithai maupun tidak." Ia menambahkan, "Kami harus bekerja sebaik mungkin untuk melayani rakyat Thailand dengan seluruh kemampuan kami," ungkapnya.
Sementara itu, pemimpin People’s Party Natthaphong Ruengpanyawut mengakui kekalahan partainya dan menegaskan akan menjalankan peran sebagai oposisi. Ia menuturkan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam pemerintahan Bhumjaithai dan juga tidak akan membentuk koalisi tandingan.
Dalam waktu bersamaan, Thailand juga menggelar referendum konstitusi terkait perubahan terhadap konstitusi tahun 2017 yang disusun oleh militer.
Hasilnya, sekitar 60 persen pemilih atau 18,41 juta orang menyatakan setuju agar konstitusi 2017 ditulis ulang.
Mandat referendum tersebut memperkuat legitimasi pemerintahan baru di bawah Anutin untuk memulai proses reformasi konstitusional sesuai dengan aspirasi rakyat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
