Pantau - Pemerintah Jerman mengeluarkan kecaman terhadap kebijakan terbaru Israel yang memperkuat kendali atas wilayah Tepi Barat yang diduduki, menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan hambatan serius bagi perdamaian.
Kritik Jerman terhadap Kebijakan Israel
Kritik disampaikan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Jerman pada Senin, 9 Februari 2026, menanggapi keputusan Kabinet Keamanan Israel sehari sebelumnya yang menyetujui serangkaian langkah baru di wilayah Tepi Barat.
"Ini bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan merupakan hambatan tambahan dalam upaya menuju solusi dua negara," ungkap seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman.
Ia menegaskan bahwa Israel, menurut hukum internasional, berstatus sebagai kekuatan pendudukan di Tepi Barat.
Hukum internasional melarang kekuatan pendudukan memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki, serta menolak segala bentuk perubahan administratif yang bertujuan permanen.
"Pengalihan kegiatan administratif tertentu kepada otoritas sipil Israel juga bertentangan dengan sifat sementara dari suatu pendudukan," tambahnya.
Langkah Israel Dinilai Perumit Upaya Perdamaian
Langkah-langkah yang disetujui Kabinet Israel pada Minggu, 8 Februari 2026, bertujuan memperkuat kontrol atas Tepi Barat, termasuk pencabutan larangan penjualan tanah kepada warga sipil Israel dan pengalihan kewenangan izin pembangunan dari otoritas Palestina ke administrasi sipil Israel di area pemukiman dekat Hebron.
Selain itu, Israel juga membuka akses terhadap catatan kepemilikan tanah di wilayah tersebut.
Pemerintah Jerman menyatakan bahwa tindakan tersebut semakin memperumit proses diplomatik menuju perdamaian dan solusi dua negara yang selama ini didukung oleh komunitas internasional.
Jerman menegaskan kembali posisinya bahwa wilayah Tepi Barat merupakan bagian integral dari negara Palestina di masa depan.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap perdamaian, Jerman menyatakan tetap mendukung penyelesaian konflik melalui jalur perundingan dan kerangka hukum internasional.
Sebelumnya, Jerman juga telah mengkritik kebijakan Israel yang melegalkan pos-pos pemukiman ilegal serta mendorong perluasan permukiman di wilayah yang diduduki.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
