Pantau - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi di Malaysia, termasuk apabila melibatkan pejabat komisi antirasuah, dalam pernyataan tertulis yang disampaikan melalui laman resmi media sosialnya, Senin, 16 Februari 2026.
Pernyataan itu muncul menyusul isu dugaan praktik tidak sesuai undang-undang yang menyeret nama Ketua Komisi Antikorupsi Malaysia, Azam Baki.
Sultan Ibrahim menyatakan "Jangan mengira memerangi korupsi ini hanya berfokus pada segelintir jabatan, atau hanya kepada pemberi dan penerima suap, tetapi berhati-hatilah juga mereka di Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, dan berbagai pihak lainnya. Termasuk juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia,".
Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan sama sekali tidak akan ditoleransi dalam tata kelola negara.
Sultan Ibrahim juga menyatakan “Tidak peduli apa pun pangkat anda, demikian juga para agen yang menjadi ‘perantara’ serta menjadi pemasok berbagai peralatan, pakaian, dan kebutuhan medis, anda juga berada dalam ‘radar’,”.
Ia menyampaikan pepatah "siapa makan cabai, dia akan merasa pedas", serta menegaskan "Saya memiliki intelijen saya sendiri,".
Sultan Ibrahim menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat kosmetik atau sekadar retorika.
Ia menyatakan apabila terdapat pejabat yang gagal menjalankan tanggung jawab secara amanah dan berintegritas, maka rotasi atau pemindahan harus dilakukan tanpa penundaan.
Sultan Ibrahim menegaskan “Saya memiliki alternatif lain. Jika ada pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah dengan jujur, berikan kesempatan kepada mereka yang lebih layak dan bersih untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut,”.
Pemerintah Bentuk Komite Selidiki Azam Baki
Sebelumnya, Pemerintah Malaysia membentuk komite khusus untuk menyelidiki tuduhan dan hal-hal terkait kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang dikaitkan dengan Azam Baki.
Juru bicara Pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, menyatakan pembentukan komite tersebut diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.
Isu kepemilikan saham senilai 800.000 ringgit Malaysia yang dinilai tidak wajar itu mencuat di tengah gencarnya Komisi Antikorupsi Malaysia memerangi korupsi di berbagai instansi pemerintahan, termasuk kantor imigrasi, kepolisian, hingga militer.
Azam Baki Bantah Tuduhan, Demonstrasi Digelar
Azam Baki dalam konferensi pers menyatakan bahwa kepemilikan sahamnya senilai 800.000 ringgit Malaysia di sebuah perusahaan jasa keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.
Aksi demonstrasi juga digelar di Kuala Lumpur yang menuntut Azam Baki segera ditangkap terkait dugaan tersebut.
- Penulis :
- Shila Glorya
