Pantau - Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS Lina Alexandra menyatakan Indonesia seharusnya memiliki peran lebih besar dalam mendorong solusi dua negara bagi Palestina melalui keanggotaannya di Badan Perdamaian (BoP), terutama terkait rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Jalur Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rencana Indonesia mengirimkan 8.000 personel TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) ke Gaza di bawah arahan Dewan Perdamaian.
Lina mengatakan “Karena pasukan kita yang paling banyak, seharusnya karena kita punya boots on the ground, ya kita have a bigger say, harusnya bisa mempengaruhi,”.
Dengan kontribusi personel yang besar, Indonesia dinilai semestinya memiliki pengaruh lebih dalam pengambilan keputusan di Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Lina menyampaikan “Kalau memang Board of Peace yang dibentuk oleh Amerika Serikat ini, oleh Donald Trump ini, memang bisa membawa kita mencapai kepada cita-cita itu two state solutions, fine. Tapi kalau tidak, bagaimana?,”.
Ia menekankan pentingnya memperjelas rules of engagement atau aturan keterlibatan Indonesia dalam pengerahan pasukan ke Jalur Gaza meskipun misi yang diusung adalah misi kemanusiaan.
Menurutnya, aturan tersebut krusial terutama jika terjadi potensi kontak senjata di lapangan.
Potensi tersebut dapat muncul apabila Indonesia menjalankan mandat pelucutan senjata terhadap salah satu pihak yang berkonflik, termasuk Hamas.
Lina mengatakan “Ketika kita dipaksa untuk kemudian menjalankan mandat untuk melucuti senjata salah satu kekuatan yang berkonflik ini, kita tidak seharusnya menjalankan mandat itu,”.
Lina juga menyoroti pentingnya mekanisme keluar dari BoP apabila keputusan dewan tidak selaras dengan kepentingan Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara.
Ia menyampaikan “Pak Presiden selalu mengatakan, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan bisa keluar. Nah, itu cara keluarnya bagaimana? Sampai sekarang belum pernah dibicarakan,”.
Ia menilai Indonesia perlu memikirkan strategi keluar yang tepat agar tidak menimbulkan tuntutan atau persoalan hukum di kemudian hari.
Lina mengatakan “Saya tidak mengatakan bahwa BoP ini tidak bisa menjadi alternatif. Saya pikir, oke, kita coba melihat bagaimana. Tapi, banyak sekali hal-hal yang masih dipertanyakan,”.
Menurutnya, harapan Indonesia untuk mendorong solusi dua negara melalui BoP perlu ditegaskan kembali melalui kepastian komitmen dari Amerika Serikat agar sejalan dengan perjuangan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Palestina.
- Penulis :
- Gerry Eka
