Pantau - Pemerintah Suriah menuntut penyerahan mantan presiden Bashar Al-Assad serta semua pihak yang terlibat dengannya untuk diadili seiring berlanjutnya proses peradilan transisi di negara tersebut.
Tuntutan itu disampaikan di tengah penerapan dekret amnesti umum yang dikeluarkan Presiden Suriah Ahmad Al-Sharra pada 18 Februari sebagai bagian dari kebijakan hukum terbaru pemerintahan transisi.
Menteri Kehakiman Suriah Mazhar Al-Wais menyatakan bahwa amnesti umum tersebut merupakan "keperluan yang mendesak sesuai kenyataan hukum dan legislasi", serta sah secara konstitusional dan hukum.
Dalam wawancara dengan Al-Jazeera, ia menyebut dekret pengampunan langsung diterapkan setelah diteken dan hingga kini sebanyak 1.500 orang telah dibebaskan.
Ia memperkirakan sekitar 500.000 warga Suriah dapat memperoleh manfaat dari amnesti tersebut.
Al-Wais menegaskan, “Tidak ada seorang pun yang terlibat dalam penumpahan bahkan setetes darah rakyat Suriah telah atau akan dibebaskan,” ujarnya.
Peradilan Transisi dan Tuntutan Penyerahan Assad
Terkait peradilan transisional, Al-Wais menyatakan kementeriannya menempuh “jalur yang benar” dengan menolak balas dendam maupun impunitas.
Ia mengatakan persidangan diperkirakan akan dimulai “dalam waktu dekat” setelah berkas perkara dilengkapi bukti dan dokumentasi.
Mengenai pertanggungjawaban pejabat rezim sebelumnya, ia menegaskan perlunya penyerahan Bashar Al-Assad dan semua pihak yang terlibat dengannya.
Ia menyerukan “proses hukum yang jelas yang menempatkan negara-negara pada kewajiban hukum dan moral mereka.”
Al-Wais menambahkan, “Peradilan Suriah tidak akan berdiam diri terhadap pelaku kejahatan mana pun, dan kami akan mengejar mereka melalui cara-cara hukum yang tepat dan sah secara internasional,” tambahnya.
Bashar Al-Assad memimpin Suriah selama hampir 25 tahun sebelum melarikan diri ke Rusia pada akhir 2024 yang mengakhiri kekuasaan Partai Baath sejak 1963.
Setelah tumbangnya Assad, pemerintahan transisi baru yang dipimpin Ahmad Al-Sharra dibentuk pada Januari 2025.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
