Pantau - Pemerintah Korea Selatan memperketat kebijakan rotasi kendaraan sektor publik pada hari kerja mulai Rabu (24/3) guna mengantisipasi gangguan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Aturan Rotasi Kendaraan Diperketat
Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan menyatakan sistem pembatasan kendaraan kini diawasi lebih ketat.
Pembatasan dilakukan berdasarkan digit terakhir pelat nomor yang dibagi menjadi lima kelompok, di mana setiap kelompok dilarang beroperasi pada hari tertentu.
Kebijakan ini sebenarnya sudah berlaku, namun sebelumnya diterapkan secara longgar.
Kendaraan listrik dan hidrogen dikecualikan dari aturan tersebut.
Pemerintah juga akan mendistribusikan pedoman teknis serta mendorong penerapan sanksi bagi lembaga yang tidak mematuhi kebijakan.
Antisipasi Krisis Energi dan Langkah Lanjutan
Pemerintah Korea Selatan turut meminta sektor swasta mengikuti kebijakan ini secara sukarela.
Jika status krisis energi meningkat ke Level 3, aturan tersebut akan diberlakukan wajib bagi sektor swasta.
Langkah ini diambil setelah pemerintah menaikkan status kewaspadaan menjadi Level 2 dalam sistem empat tingkat.
Selain itu, sebanyak 50 perusahaan dengan konsumsi energi terbesar diminta menyusun rencana penghematan.
Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi perusahaan yang berhasil menurunkan konsumsi energi.
Untuk menekan penggunaan energi, lembaga publik dan perusahaan besar diminta menyesuaikan jam kerja guna mengurangi lalu lintas.
Korea Selatan juga akan melonggarkan pembatasan pembangkit listrik tenaga batu bara saat kondisi udara memungkinkan serta mendorong pengoperasian kembali lima reaktor nuklir yang sedang dalam perawatan.
Langkah tersebut diambil untuk mengurangi ketergantungan pada gas alam cair yang terdampak konflik di Timur Tengah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
