Pantau - Kementerian Luar Negeri Malaysia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas menyusul serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan yang menimbulkan korban jiwa dan luka.
Desakan Perlindungan dan Kecaman Serangan
Malaysia meminta adanya perlindungan segera bagi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik tersebut.
"Malaysia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan tegas, termasuk memastikan perlindungan segera bagi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan," tulis pernyataan Wisma Putra.
Pemerintah Malaysia mengecam keras serangan berkelanjutan terhadap pasukan UNIFIL yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum humaniter.
Insiden terbaru terjadi pada Jumat (3/4) di El Addaiseh yang mengakibatkan tiga personel asal Indonesia mengalami luka-luka.
Malaysia juga menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.
"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk memastikan keselamatan personel PBB serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kekebalan dan integritas misi-misi PBB," demikian keterangan Wisma Putra.
Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tersebut juga disebut melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.
Indonesia Dorong Evaluasi Keamanan Pasukan
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pasukan penjaga perdamaian, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.
Langkah ini diambil setelah gugurnya tiga prajurit TNI dalam menjalankan tugas perdamaian di wilayah tersebut.
Ketiga prajurit tersebut adalah Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.
Selain korban gugur, tiga prajurit lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Pemerintah Indonesia menuntut adanya jaminan keamanan yang jelas bagi seluruh pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik.
"Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. They are peacekeeping, not peacemaking," ujar Menlu Sugiono.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Tria Dianti
