Pantau - Indonesia menegaskan komitmennya menolak standar ganda dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) serta mendorong pendekatan konstruktif dan inklusif sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela di Jakarta, Sabtu (11/4), terkait sikap Indonesia dalam memajukan HAM di tingkat global.
“Indonesia secara konsisten menolak politisasi HAM dan pendekatan yang bersifat selektif serta tidak berimbang, termasuk yang mencerminkan penerapan standar ganda,” kata Nabyl.
Ia menilai praktik standar ganda kerap muncul dalam bentuk resolusi yang hanya menyasar negara tertentu atau country-specific resolution.
Dorong Dialog dan Kerja Sama Global
Indonesia, lanjut Nabyl, mendorong penguatan HAM melalui dialog yang saling menghormati serta kerja sama antarnegara tanpa pendekatan yang memaksakan.
Menurutnya, Indonesia berupaya menjadi jembatan dalam memperkuat kerja sama HAM global melalui berbagai forum bilateral maupun kawasan.
“Indonesia juga aktif menginisiasi dan mendorong dialog HAM ASEAN melalui AICHR,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat perlindungan HAM yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai kawasan.
Presidensi Usung Tema Inklusif
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua” sebagai komitmen menciptakan lembaga HAM yang inklusif dan mampu menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif.
Indonesia juga telah memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB yang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026, menjadi sidang pertama yang dipimpin Indonesia sejak badan tersebut dibentuk pada 2006.
Melalui kepemimpinan tersebut, Indonesia menegaskan peran aktifnya dalam memperkuat kerja sama internasional sebagai fondasi utama perlindungan HAM global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
