Iran Siapkan Aturan Khusus di Selat Hormuz di Tengah Memanasnya Ketegangan dengan Amerika Serikat

Pantau - Iran berencana memberlakukan aturan khusus untuk lalu lintas kapal di Selat Hormuz sebagai respons atas meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut.

Pernyataan Resmi Iran soal Selat Hormuz

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyampaikan rencana tersebut kepada media Rusia RIA Novosti pada Rabu, 15 April 2026.

Ia menegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai aset nasional yang harus dijaga kedaulatannya.

"Selat Hormuz adalah aset strategis negara kami. Seperti halnya aset yang digunakan sebagai alat tawar dalam hubungan dengan negara lain, perlu dibuat aturan khusus," ungkapnya.

Iran juga menegaskan akan menggunakan semua cara yang diperlukan untuk memastikan kepentingan nasionalnya tetap dihormati, khususnya terkait kedaulatan atas jalur pelayaran tersebut.

Gagalnya Perundingan dan Langkah Amerika Serikat

Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat memulai perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April 2026.

Perundingan itu berlangsung setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan.

Namun sehari kemudian, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa kedua pihak gagal mencapai kesepakatan.

Delegasi Amerika Serikat pun kembali tanpa hasil dari perundingan tersebut.

Pada hari yang sama, Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mulai memberlakukan blokade terhadap semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.

Ia juga memerintahkan Angkatan Laut AS untuk melacak serta mencegat kapal yang membayar pungutan kepada Iran untuk melintas di jalur pelayaran tersebut.

Dampak dan Situasi Terkini

Langkah saling balas antara Iran dan Amerika Serikat ini menandai meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia.

Situasi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan arus distribusi energi global apabila kedua pihak terus memperketat kebijakan di wilayah tersebut.