Jumlah Aksi Terorisme Menurun Tiga Tahun Terakhir

Pantau - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri membeberkan, angka kasus tindak pidana terorisme (tipiter) menurun dalam tiga tahun terakhir.

"Terdapat tren penurunan kejadian teror dan pelaku tindak pidana terorisme dalam tiga tahun terakhir," kata Juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar, kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Aswin mengharapkan, tahun ini Indonesia bisa bebas dari aksi teror. Densus 88 diketahui telah meringkus beberapa terorisme di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Dan kita berharap, tahun ini kita bisa menjaga agar negara kita bebas dari peristiwa teror," ujarnya.

Tercatat ada enam aksi teror tahun 2021, satu kejadian teror pada tahun 2022, dan belum ada aksi teror di tahun 2023.

Sementara dari sisi penegakkan hukum (gakkum) di tahun 2021 sebesar 370, tahun 2022 sebesar 248, dan tahun 2023 sebesar 104.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri berhasil meringkus 40 tersangka terorisme anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Mereka ditangkap pada 27-28 Oktober 2023 di berbagai wilayah Indonesia.

"23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat, 11 wilayah di DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah," ujar juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar, Selasa (31/10/2023).

Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan, 40 teroris diduga mau melakukan sejumlah aksi untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, mereka menganggap demokrasi melanggar aturan JAD.

"Bagi mereka, pemilu adalah rangkaian demokrasi, di mana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka," katanya.

Para tersangka dari jaringan kelompok JAD dipimpin seorang berinisial AU dan telah berbaiat kepada ISIS ini berencana melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas selama proses Pemilu 2024. Rencana tersebut untuk menggagalkan Pemilu.

"Berencana melakukan serangan terhadap aparat-aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut. Ada rencana penyerangan tersebut terutama ke fasilitas pengamanan polisi. Masih ada kaitan dengan aksi atau tujuan besar untuk menggagalkan pesta demokrasi atau rangkaian pemilu," jelas Aswin.