Pantau - Proses pemindahan lima narapidana narkotika ‘Bali Nine’ ke Australia mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Andreas Hugo Pareira.
Ia menilai, pemerintah Indonesia terlalu menuruti permintaan Australia dan kurang transparan.
"Pemindahan narapidana ini dilakukan dengan sangat tertutup, mirip dengan kasus Mary Jane dari Filipina," ujar Andreas, Kamis (19/12/2024).
Pemindahan baru diketahui publik setelah lima narapidana, yakni Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens, tiba di Australia. Mereka diberangkatkan dari Bali pada Minggu (15/12/2024) pagi.
‘Bali Nine adalah kelompok sembilan warga Australia yang ditangkap di Bali pada 2005 karena menyelundupkan 8,2 kilogram heroin. Dua anggota kelompok ini, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, telah dieksekusi mati pada 2015.
Baca Juga: DPR Pastikan Narapidana 'Bali Nine' Tetap Jalani Hukuman di Australia
Renae Lawrence bebas pada 2018 setelah menjalani 13 tahun hukuman, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal di penjara pada 2018.
Andreas mengkritik negosiasi pemerintah dengan Australia yang menggunakan practical arrangement sebagai dasar hukum. Ia menilai pengaturan ini tidak memiliki landasan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.
"Indonesia seperti didikte untuk memenuhi permintaan Australia. Saya mempertanyakan di mana posisi practical arrangement dalam hukum kita," tegasnya.
Andreas berpendapat, pemerintah seharusnya bersikap tegas dalam menangani pemindahan narapidana asing. Ia menekankan, pentingnya transparansi agar masyarakat memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah.
"Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum dan proses pemindahan ini kepada publik," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
