Pantau - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya membangun kerja sama tingkat internasional dengan berbagai negara untuk mengambil aset para koruptor yang tersimpan di luar negeri.
Hal tersebut harus dilakukan agar para koruptor yang telah ditangkap tidak dapat menikmati lagi aset yang tersimpan dalam bentuk bangunan, kendaraan ataupun uang.
"Desk pencegahan tindak pidana korupsi akan terus memperkuat kerja sama internasional dalam langkah-langkah pengembalian dana aset-aset koruptor yang ada di luar negeri," kata Budi Gunawan, dilansir Antara, Minggu (5/1/2024).
Baca: Penjelasan MA soal Aturan Pengembalian Aset Terdakwa
Menurut pria yang akrab disapa BG ini, para koruptor yang kasusnya telah berjalan di KPK, Kejaksaan Agung ataupun Polri memiliki aset yang tersebar di beragam wilayah, termasuk luar negeri. Aset-aset tersebut, harus disita karena sudah menjadi milik negara. Setelah aset disita, negara dapat memanfaatkan aset tersebut untuk beragam kepentingan.
"Pemulihan aset hasil korupsi khususnya berada di luar negeri agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita, dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional untuk kesejahteraan masyarakat," tutur BG.
Baca juga: KPK Ungkap Dugaan Korupsi Rp 80 Miliar, Sita Uang dan Deposito Senilai Rp 62 Miliar
Baca juga: Kasus Korupsi ASDP, KPK Sita 23 Bidang Tanah Senilai Rp1,2 Triliun
Hingga saat ini, desk pencegahan tindak pidana korupsi sejak terbentuk pada 10 Oktober 2024 telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp6,7 triliun akibat korupsi.
Total kerugian tersebut termasuk dengan nilai aset para koruptor yang berhasil diambil pemerintah. Walau sudah berhasil mencegah kerugian Rp6,7 triliun dalam kurun waktu tiga bulan, BG memastikan pihaknya tidak akan berpuas diri.
Pihaknya akan terus melakukan pengungkapan kasus korupsi dan penyelamatan aset para koruptor agar dapat digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat.
- Penulis :
- Fithrotul Uyun
