Pantau - Pemerintah Jepang untuk pertama kalinya menjatuhkan sanksi terhadap empat pemukim Israel yang terlibat dalam kekerasan di daerah pendudukan Tepi Barat.
Hal ini diumumkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang pada Selasa (23/7/2024). Sanksi tersebut mencakup pembatasan pembayaran dan transaksi modal, berdasarkan Undang-Undang Pertukaran Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri.
"Pembekuan Aset untuk pemukim Israel yang terlibat dalam tindakan kekerasan per 23 Juli 2024," kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataan tersebut.
Penjatuhan sanksi ini merupakan kontribusi Jepang dalam upaya internasional untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan masalah kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat, serta sejalan dengan langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara besar lainnya.
"Kami bertekad untuk melanjutkan kerja sama erat dengan komunitas internasional, termasuk negara-negara G7, untuk meminta Israel sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman," kata Menteri Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi mengomentari sanksi tersebut.
Ini adalah pertama kalinya Jepang memberlakukan langkah-langkah pembatasan terhadap pemukim Israel.
"Tindakan kekerasan dan perusakan properti oleh beberapa ekstremis sering kali menyebabkan korban jiwa dan telah menjadi masalah serius yang membuat warga Palestina kehilangan tempat tinggal mereka," ujar Hayashi.
Sebelumnya, pada Jumat (19/7/2024), Pengadilan PBB mengeluarkan pendapat hukum mengenai konsekuensi dari pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.
Pengadilan Internasional menyatakan bahwa aktivitas pemukiman Israel melanggar hukum internasional dan merupakan aneksasi.
Mereka meminta Israel untuk menghentikan kegiatan pemukiman baru dan kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina serta membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukan tersebut.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Sofian Faiq
