Hari Demokrasi Internasional 2024: Mengawal Masa Depan Lewat Tata Kelola AI yang Cerdas dan Inklusif

Pantau - Setiap tahunnya, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional pada tanggal 15 September sebagai momentum untuk menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Pada tahun 2024, tema yang diangkat adalah "Memastikan Tata Kelola AI yang Efektif di Semua Tingkatan", sebuah topik yang semakin relevan dalam era perkembangan teknologi yang pesat, khususnya terkait Kecerdasan Buatan (AI).

AI telah menjadi bagian penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi publik, mewujudkan kesetaraan, memperkuat keamanan, dan mendukung pembangunan manusia. Namun, tanpa tata kelola yang tepat, AI juga dapat menimbulkan ancaman serius terhadap demokrasi, perdamaian, dan stabilitas.

“AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi jika dibiarkan tanpa regulasi yang baik, AI bisa merusak demokrasi, menciptakan ketidakstabilan, dan memperburuk ketidaksetaraan," kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pesannya untuk peringatan Hari Demokrasi Internasional 2024 yang dikutip dari situs resmi PBB, Minggu (15/9/2024).

Baca juga: HUT ke-79, Puan Bicara Soal Demokrasi Berkeadaban yang Berkedaulatan Rakyat

Guterres menekankan bahwa tata kelola AI yang efektif di semua tingkatan, baik nasional maupun internasional, sangat penting untuk memastikan manfaat AI dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

AI dan Demokrasi: Potensi dan Tantangan 

Kecerdasan buatan dapat memfasilitasi partisipasi publik yang lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui penggunaan data yang lebih cerdas dan lebih transparan. AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah sosial dengan lebih cepat, membantu menciptakan solusi kebijakan yang lebih efisien dan terukur.

Namun, di sisi lain, AI juga membawa tantangan besar terhadap integritas demokrasi. Disinformasi yang disebarkan melalui platform digital berbasis AI telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokratis.

Dalam konteks ini, Guterres memperingatkan bahwa AI dapat memperkuat polarisasi masyarakat dan memperburuk ketegangan politik, terutama jika algoritma yang digunakan mengarahkan individu ke informasi yang memperkuat bias dan prasangka mereka.

Tata Kelola AI yang Inklusif dan Akuntabel 

Laporan terbaru dari Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang Kecerdasan Buatan memberikan rekomendasi terkait tata kelola AI global yang inklusif. Salah satu prinsip kunci adalah inklusivitas, di mana semua warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan akses teknologi terbatas, harus dapat menggunakan AI secara bermakna. Tata kelola AI juga harus berlandaskan kepentingan publik, dengan memastikan perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan AI bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat.

Guterres menekankan bahwa tata kelola data merupakan aspek penting dalam mengelola AI. Data yang digunakan oleh sistem AI harus diatur secara ketat untuk memastikan keamanan, privasi, dan kesetaraan akses.

UNESCO dan Etika AI dalam Demokrasi 

UNESCO juga mengeluarkan Rekomendasi tentang Etika Kecerdasan Buatan yang menjadi panduan global pertama terkait dampak AI terhadap demokrasi. Laporan ini menyoroti pentingnya demokratisasi data, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh sistem AI tidak hanya dikendalikan oleh segelintir pihak, tetapi dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat untuk kepentingan kolektif. Laporan UNESCO tersebut juga memperingatkan tentang risiko digitalisasi yang tidak seimbang, yang dapat memperlebar kesenjangan sosial jika AI tidak dikelola dengan baik.

AI untuk Mewujudkan Tata Kelola yang Baik 

AI juga menawarkan peluang besar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan AI, pemerintah dapat mengelola sumber daya lebih efisien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Teknologi AI dapat digunakan untuk memonitor kinerja layanan publik, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, Guterres menegaskan bahwa diperlukan kolaborasi internasional yang kuat. “AI adalah alat yang harus tersedia untuk semua orang, bukan hanya untuk negara maju,” tegasnya. Oleh karena itu, tata kelola global yang adil dan inklusif sangat diperlukan untuk mencegah penggunaan AI yang eksploitatif dan merugikan kelompok rentan.

Masa Depan Demokrasi dan AI 

Dengan mengusung tema AI dalam tata kelola demokrasi, Hari Demokrasi Internasional 2024 mengajak kita untuk merenungkan dampak teknologi terhadap masa depan demokrasi. AI memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi jika dikelola dengan baik, tetapi juga dapat mengancamnya jika tidak diatur dengan bijak. Tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan berlandaskan pada hak asasi manusia harus menjadi prioritas global agar manfaat AI dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah kita bangun bersama.

Sejarah Singkat Hari Demokrasi Internasional 

Gagasan untuk memperingati Hari Demokrasi Internasional muncul sebagai bagian dari upaya global untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pada 8 November 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi A/RES/62/7 yang mengumumkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan Hari Internasional Demokrasi Parlemen yang diselenggarakan oleh Uni Inter-Parliamentary (UIP) pada tahun 1997, sebagai perayaan peran parlemen dalam memperjuangkan demokrasi.

Hari ini menyoroti prinsip-prinsip inti demokrasi, seperti kebebasan berbicara, hak asasi manusia, partisipasi politik, serta tata kelola pemerintahan yang baik. PBB juga mendorong negara-negara anggota untuk menggunakan Hari Demokrasi Internasional sebagai platform untuk mempromosikan upaya menuju demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif.

Pada tahun 2023, tema yang diangkat adalah “Memberdayakan Generasi Muda untuk Mendukung Demokrasi”. Tema ini berfokus pada peran penting generasi muda dalam memelihara dan memperkuat demokrasi di seluruh dunia. Pemuda seringkali menjadi pilar utama perubahan sosial, dan mereka memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam proses demokrasi.

Dalam konteks ini, PBB menekankan bahwa generasi muda memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap politik global melalui keterlibatan aktif mereka dalam pemilu, kampanye advokasi, dan aktivitas masyarakat sipil. Namun, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda seringkali signifikan, termasuk hambatan dalam mengakses pendidikan politik, kurangnya representasi politik, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tema tahun 2023 menyoroti pentingnya menciptakan ruang demokrasi yang inklusif di mana suara generasi muda didengar dan diberi kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang lebih kuat.