Pantau - Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) meminta pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi transparan dan menyeluruh atas insiden penembakan dua warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Permintaan ini disampaikan oleh perwakilan Indonesia untuk AICHR, Anita Wahid, dalam Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN di Langkawi, Malaysia.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat (14/2/2025), Anita Wahid menegaskan bahwa meskipun Indonesia menghormati kedaulatan Malaysia, penyelidikan yang adil dan transparan harus dilakukan untuk mengungkap fakta di balik insiden tragis tersebut. "Kami meminta agar otoritas Malaysia memberikan klarifikasi yang komprehensif dan menjamin bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan," ujar Anita.
Insiden penembakan ini terjadi pada 24 Januari 2025 di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Lima WNI menjadi korban dalam kejadian tersebut, dengan dua di antaranya meninggal dunia. Pihak berwenang Malaysia mengklaim bahwa tindakan aparat dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas penyelundupan manusia.
Baca Juga:
6 Aparat Maritim Malaysia Dibebastugaskan Terkait Kasus Penembakan WNI
Penyelidikan atas insiden ini saat ini tengah dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Enam anggota APMM yang diduga terlibat dalam penembakan telah diperiksa dengan merujuk pada ketentuan Akta Senjata Api 1960. Pemerintah Malaysia berjanji akan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.
Sementara itu, di dalam negeri, kementerian dan lembaga terkait juga tengah melakukan investigasi untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan jaringan penyelundupan manusia. Menurut informasi awal, kapal yang membawa para WNI tidak hanya berisi penumpang biasa, tetapi juga diduga digunakan untuk aktivitas penyelundupan manusia ke Malaysia.
Anita Wahid menyoroti pentingnya pengarusutamaan hak asasi manusia dalam kebijakan penegakan hukum di ASEAN. Tahun lalu, atas inisiatif Indonesia, AICHR menyelenggarakan ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang melibatkan aparat penegak hukum dari seluruh negara ASEAN. Salah satu rekomendasi utama dari pertemuan ini adalah perlunya menyeimbangkan kebijakan keamanan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk pekerja migran.
Sebagai perwakilan baru Indonesia di AICHR untuk periode 2025-2027, Anita Wahid menegaskan bahwa ia akan terus mengadvokasi perlindungan hak-hak WNI di luar negeri. Ia menggantikan Yuyun Wahyuningrum, yang sebelumnya menjabat dalam periode 2019-2024 dan telah berkontribusi besar dalam memperjuangkan kepentingan HAM Indonesia di tingkat regional.
Kasus penembakan ini menjadi ujian bagi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia serta bagi komitmen ASEAN dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM di kawasan. Pemerintah Indonesia berharap hasil penyelidikan yang objektif dapat memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya serta memperkuat upaya perlindungan WNI di luar negeri.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
