Pantau - Pemerintah Malaysia menekankan pentingnya komitmen seluruh negara anggota ASEAN untuk menerapkan kerangka hukum kawasan secara bersama, khususnya dalam bidang hukum bisnis.
ASEAN diimbau kompak hadapi tantangan global melalui integrasi hukum
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri Malaysia bidang Hukum dan Reformasi Kelembagaan, Dato’ Sri Azalina Othman Said, dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta.
Azalina menyatakan bahwa negara-negara ASEAN harus percaya bahwa penerapan kerangka hukum bisnis akan memberikan manfaat langsung bagi masing-masing negara.
Ia mencontohkan bagaimana Uni Eropa, meski memiliki latar belakang yang beragam, mampu menyepakati dan menerapkan undang-undang bersama yang saling menguntungkan dari sisi bisnis.
Malaysia berharap ASEAN juga dapat mengarah ke sistem hukum yang terintegrasi, dengan satu hukum yang disepakati dan diadaptasi oleh seluruh negara anggota.
Forum Hukum ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur pada Agustus 2025 diharapkan menjadi tonggak penguatan kerja sama arbitrase komersial internasional dan promosi standar etika serta integrasi hukum di kawasan.
Azalina menambahkan bahwa keberhasilan di bidang hukum memerlukan komitmen kolektif dari semua negara anggota.
Ia juga menyoroti tantangan yang sama dihadapi ASEAN seperti kebangkrutan lintas batas dan kejahatan siber, khususnya penipuan keuangan.
Menurutnya, dalam menghadapi tantangan global yang makin tanpa batas, negara-negara ASEAN tidak bisa bertindak sendiri-sendiri.
Azalina menegaskan, bergerak sebagai satu blok hukum dalam kerangka ASEAN akan jauh lebih menguntungkan dan strategis bagi seluruh anggotanya.
- Penulis :
- Gian Barani
- Editor :
- Gian Barani
