Pantau - Sejumlah pemerintah Eropa menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang terjadi pada Sabtu, 21 Juni 2025, dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri serta mengutamakan jalur diplomasi.
Serangan Dinilai Melanggar Hukum, Eropa Desak Deeskalasi
Serangan militer AS yang menargetkan sejumlah situs nuklir utama di Iran memperburuk ketegangan di kawasan dan memicu respons keras dari berbagai negara Eropa.
Beberapa pejabat menyebut serangan tersebut sebagai "serangan yang melanggar hukum".
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengonfirmasi adanya kerusakan di fasilitas nuklir Iran, namun menyatakan bahwa dampaknya masih dalam tahap penilaian lebih lanjut.
"Kita harus mengizinkan para inspektur IAEA untuk kembali. IAEA siap untuk memainkan perannya yang sangat penting dalam proses ini ... Kita harus bekerja untuk mewujudkan perdamaian," ujar Grossi.
Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, melalui akun X-nya menekankan pentingnya deeskalasi dan kembali ke jalur diplomasi.
Presiden Finlandia, Alexander Stubb, menyebut serangan AS sebagai aksi berskala luar biasa dan mendesak agar siklus balas dendam segera dihentikan.
Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob, menyatakan bahwa konflik militer hanya akan membawa penderitaan bagi warga sipil yang tidak bersalah.
Kecaman Politik dan Desakan Internasional
Kementerian Luar Negeri Slovenia menegaskan pentingnya diplomasi dan dialog dalam penyelesaian konflik serta menyatakan dukungan terhadap Piagam PBB.
Sementara itu, Partai Kiri di Slovenia secara terbuka mengutuk serangan Amerika Serikat, menyebutnya sebagai tindakan eskalasi yang berbahaya dan tidak memiliki mandat dari Dewan Keamanan PBB.
Partai tersebut juga mendesak digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan dan menyerukan Uni Eropa serta komunitas internasional untuk mengutuk tindakan militer AS.
Presiden Latvia, Edgars Rinkevics, menekankan bahwa jalur diplomasi harus dikembalikan sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik.
Menteri Luar Negeri Slovakia, Juraj Blanar, mengutuk serangan tersebut dan menyatakan bahwa konflik internasional seharusnya diselesaikan di bawah mekanisme PBB.
"Tidak dapat diterima bagi negara mana pun untuk melakukan operasi militer di wilayah negara lain yang berdaulat," tegas Blanar.
Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, juga menyerukan agar konflik tidak meluas dan meminta agar perlindungan terhadap warga sipil tetap dijadikan prioritas utama dalam situasi yang semakin memanas ini.
- Penulis :
- Balian Godfrey
