Pantau - Delegasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Tiongkok, pada 29 Juni hingga 5 Juli 2025 untuk menjalin kerja sama dengan mitra di China sekaligus bertemu WNI dan mahasiswa Indonesia.
Dalam pertemuan di KBRI Beijing pada Senin malam, 30 Juni 2025, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan pesan khusus kepada mahasiswa Indonesia agar memanfaatkan kesempatan belajar di China dengan serius.
"Saat ini di mana-mana orang belajar bahasa Mandarin, jadi kesempatan untuk belajar di sini dapat dipergunakan dengan tekun, termasuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologinya, mengasah kemampuan lalu tentu bisa pulang untuk bangun negara kita," tegas Sultan.
Edukasi Politik dan Peran Strategis DPD
Delegasi DPD RI yang hadir antara lain Yorrys Raweyai, Lis Tabuni, Amaliah, Almira Nabila Fauzi, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Daud Yordan, Angelius Wake Kako, Larasati Moriska, Maya Rumantir, dan Abdullah Manaray.
Pertemuan juga dihadiri Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing Parulian Silalahi, staf KBRI, serta sekitar 50 mahasiswa dan WNI.
Sultan memaparkan struktur parlemen Indonesia yang terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, di mana DPD bersifat independen dan mewakili daerah.
"Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang tidak suka politik, Indonesia butuh waktu untuk paham, tapi sistem keparlemenan di Indonesia salah satu yang unik di dunia," katanya.
Ia menjelaskan bahwa DPD dibentuk sejak 2004 sebagai hasil Reformasi 1998 dan memiliki fungsi pengawasan serta dukungan terhadap kebijakan eksekutif.
Dalam sesi diskusi, Louis, mahasiswa hukum dari Peking University, menanyakan soal korupsi dan konflik kepentingan di Indonesia.
Sultan menjawab bahwa upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sistem pengawasan yang kuat.
"Korupsi tidak mungkin dihilangkan sampai nol, tapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi atau mengantisipasi dengan membuat sistem termasuk fungsi DPD yaitu pengawasan parlemen yang memungkinkan praktik-praktik konflik kepentingan tidak dilakukan," jelasnya.
Ia juga menyinggung peran media sosial dalam memperkuat kontrol publik dan pentingnya belajar dari praktik negara lain seperti Tiongkok.
Aspirasi Mahasiswa Papua dan Dukungan untuk Daerah
Veldesen Yaputra, mahasiswa arsitektur dari Tsinghua University, meminta dukungan DPD RI atas proyek perpustakaan komunitas di Papua Barat Daya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menanggapi hal itu, Yorrys Raweyai menjelaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan membuka isolasi daerah.
"Dana otsus digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kearifan lokal dan membuka isolasi," jelas Yorrys.
Ia juga menekankan pentingnya mahasiswa asal Papua untuk kembali dan mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan studi.
"Jadi yang penting adalah bagaimana mahasiswa Papua itu terus bersekolah, bermimpi untuk 50 tahun ke depan, kemudian kembali ke tanah Papua, mengabdi dan membangun bangsa," katanya.
Agenda Pertemuan Lanjutan di China
Selain pertemuan dengan KBRI dan mahasiswa, delegasi DPD RI dijadwalkan bertemu sejumlah lembaga dan institusi penting di China seperti:
- CPPCC (Chinese People's Political Consultative Conference)
- NPC (National People's Congress)
- Asosiasi Perikanan China
- Peternakan Xinnong Tianli
- CMG (China Media Group)
- Xiaomi Automobiles
CAPPMA (China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance)
Kunjungan ini diharapkan memperkuat diplomasi antarparlemen serta membuka peluang kerja sama konkret di bidang pendidikan, teknologi, dan pembangunan daerah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
