Pantau - Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menolak keras pernyataan resmi Israel tentang penerapan konsep “Israel Raya” dan rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza.
Pernyataan Tegas Mesir di Rafah
" Kami menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza," kata Abdelatty dalam konferensi pers di perlintasan Rafah bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.
Ia menegaskan Mesir menentang segala bentuk kebijakan yang bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Penolakan ini muncul setelah pekan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kepada sebuah saluran televisi bahwa ia merasa "sangat suka" dengan visi "Israel Raya".
Netanyahu bahkan menyebut dirinya "dalam misi historis dan spiritual" bersama "generasi-generasi Yahudi yang bermimpi datang ke sini dan generasi-generasi Yahudi yang akan datang setelah kami."
"Israel Raya" adalah istilah Alkitab yang dalam politik Israel digunakan untuk menggambarkan ekspansi wilayah hingga meliputi Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan di Suriah, Semenanjung Sinai di Mesir, dan sebagian Yordania.
Bantuan Kemanusiaan dan Upaya Diplomasi
Abdelatty juga menyoroti pembatasan Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Mesir "siap membanjiri Gaza dengan bantuan kemanusiaan segera setelah pembatasan Israel dicabut," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mediator Mesir dan Qatar terus berupaya mencapai gencatan senjata Gaza serta kesepakatan pertukaran sandera antara Hamas dan Israel, berdasarkan proposal gencatan senjata 60 hari dari utusan Amerika Serikat Steve Witkoff.
"Posisi kami terkait isu Palestina tegas dan tidak berubah. Kami tegas menolak segala kebijakan yang bertujuan melikuidasi perjuangan Palestina," tegas Abdelatty.
Mesir juga dipastikan akan menghadiri pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, untuk membahas kondisi Gaza.
Krisis Kemanusiaan Gaza dan Proses Hukum Internasional
Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 61.900 warga Palestina di Gaza.
Serangan itu menghancurkan infrastruktur Gaza dan membuat warganya berada di ambang kelaparan.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga saat ini menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional terkait perang di Gaza.
- Penulis :
- Leon Weldrick
